Tanggung Jawab Perdata Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Kerusakan Barang Dalam Pelaksanaan Penertiban.

Amrillia Sucih, Mitha (2026) Tanggung Jawab Perdata Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Kerusakan Barang Dalam Pelaksanaan Penertiban. [Tugas Akhir/Skripsi]

	Text ABSTRAK MITHA.pdf Download (3MB)
	Text BAB 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (275kB) | Request a copy
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (310kB) | Request a copy
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (170kB) | Request a copy
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (49kB) | Request a copy
	Text DAFTAR BACAAN 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (173kB) | Request a copy
	Text persen turnitin selembar.pdf Download (66kB)
	Text turnitin lengkap.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy
	Text artikel jurnal_Mitha Amrillia Sucih dan Raden Besse Kartoningrat.pdf Restricted to Repository staff only Download (327kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini berjudul Tanggung Jawab Perdata Satuan Polisi Pamong Praja terhadap Kerusakan Barang Pedagang Kaki Lima dalam Pelaksanaan Penertiban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum Satuan Polisi Pamong Praja dalam sistem hukum nasional serta mengkaji bentuk pertanggungjawaban perdata atas kerusakan barang masyarakat yang timbul akibat tindakan penertiban. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti adanya kekosongan hukum terkait pengaturan khusus mengenai mekanisme ganti rugi secara perdata terhadap kerugian yang dialami pedagang kaki lima, sehingga penyelesaiannya masih bertumpu pada ketentuan umum perbuatan melawan hukum. Dalam praktiknya, tindakan penertiban yang dilakukan tanpa memperhatikan asas kehatihatian, proporsionalitas, dan perlindungan hak milik berpotensi menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil bagi pedagang kaki lima serta memicu konflik antara aparat pemerintah dan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta konsep perbuatan melawan hukum dalam Kitab UndangUndang Hukum Perdata yang relevan dengan pertanggungjawaban pemerintah daerah. Analisis juga didukung dengan kajian terhadap prinsip-prinsip perlindungan hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai dasar penilaian terhadap tindakan penertiban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Satuan Polisi Pamong Praja memiliki kewenangan dalam menegakkan ketertiban umum berdasarkan peraturan perundang-undangan, namun kewenangan tersebut tidak menghapus tanggung jawab perdata apabila dalam pelaksanaannya menimbulkan kerugian bagi pedagang kaki lima. Ketiadaan pengaturan khusus mengenai ganti rugi secara perdata menyebabkan rendahnya kepastian hukum bagi pedagang kaki lima, sehingga diperlukan penguatan regulasi dan mekanisme pertanggungjawaban yang lebih jelas guna menjamin perlindungan hak masyarakat serta mewujudkan keadilan dan kepastian hukum.

Item Type:	Tugas Akhir/Skripsi
Uncontrolled Keywords:	Tanggung jawab perdata, Satuan Polisi Pamong Praja, perbuatan melawan hukum, kerusakan barang, pedagang kaki lima, perlindungan hukum
Subjects:	K Law > K Law (General) K Law > KF United States Federal Law K Law > KZ Law of Nations
Divisions:	Faculty of Law
Depositing User:	Mitha MItha Amrillia Sucih uwks
Date Deposited:	20 Apr 2026 04:56
Last Modified:	20 Apr 2026 04:56
URI:	http://erepository.uwks.ac.id/id/eprint/22474

Actions (login required)

View Item

Downloads