PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PPAT TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PROSES PEMBERIAN HAK GUNA BANGUNAN ATAS TANAH SEWA

Martika, Martha Inta (2026) PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PPAT TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PROSES PEMBERIAN HAK GUNA BANGUNAN ATAS TANAH SEWA. [Tugas Akhir/Skripsi]

	Text ABSTRAK.pdf Download (3MB)
	Text BAB I .pdf Restricted to Repository staff only Download (305kB) | Request a copy
	Text BAB II .pdf Restricted to Repository staff only Download (294kB) | Request a copy
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (272kB) | Request a copy
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (159kB) | Request a copy
	Text JURNAL MARTHA 2026 (1).pdf Restricted to Repository staff only Download (572kB) | Request a copy
	Text DAFTAR BACAAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (144kB) | Request a copy
	Text Laporan Cek Plagiasi (presentasee).pdf Download (181kB)
	Text Laporan Cek Plagiasi (full teksss).pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini mengkaji problematika hukum yang timbul akibat pengalihan status tanah sewa menjadi Hak Guna Bangunan (HGB) tanpa persetujuan pemilik sah, dengan fokus pada peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Analisis normatif terhadap Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menunjukkan bahwa tindakan PPAT semacam ini merupakan perbuatan melawan hukum karena melanggar prinsip konsensualisme dan perlindungan hak milik, yang berpotensi menimbulkan kerugian finansial serta ketidakpastian hukum bagi pemilik tanah. Perlindungan hukum bagi pemilik sah mencakup mekanisme preventif melalui verifikasi dokumen ketat oleh PPAT dan Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta represif berupa gugatan perdata, sanksi administratif, dan pidana sesuai Pasal 1365 KUHPerdata serta Pasal 266 KUHP. Faktor penyebab pelanggaran meliputi lemahnya pengawasan, tekanan ekonomi, dan rendahnya etika profesi, yang mengancam integritas sistem pertanahan nasional. Penelitian yuridis normatif ini merekomendasikan penguatan pengawasan digital, pelatihan etika PPAT, dan revisi regulasi untuk memastikan transparansi serta akuntabilitas, guna mewujudkan keadilan agraria yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Item Type:	Tugas Akhir/Skripsi
Uncontrolled Keywords:	tanah sewa, HGB, PPAT, perbuatan melawan hukum, perlindungan hukum agrarian.
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law
Depositing User:	Martha Inta Martika uwks
Date Deposited:	21 Apr 2026 03:17
Last Modified:	21 Apr 2026 03:17
URI:	http://erepository.uwks.ac.id/id/eprint/22096

Actions (login required)

View Item

Downloads