Pemenuhan Prosedur Penangkapan sebagai Alasan Permohonan Praperadilan Tersangka Dalam Perkara Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN.Dpu)

Islah, Ahmad Fazal (2026) Pemenuhan Prosedur Penangkapan sebagai Alasan Permohonan Praperadilan Tersangka Dalam Perkara Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN.Dpu). [Tugas Akhir/Skripsi]

	Text ABSTRAK_revisi_benar.pdf Download (1MB)
	Text BAB 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy
	Text BAB 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (443kB) | Request a copy
	Text BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy
	Text BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (168kB) | Request a copy
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (305kB) | Request a copy
	Text jurnal fix,Ahmad fazal islah.pdf Restricted to Repository staff only Download (442kB) | Request a copy
	Text revisi cek laporan plagiasi.pdf Download (4MB)
	Text 26- Fazal revisi.pdf Restricted to Repository staff only Download (6MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ABSTRAK berjudul "Prosedur Penangkapan sebagai Alasan Permohonan Praperadilan Tersangka dalam Perkara Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/Pn.Dpu)" ini bertujuan untuk menganalisis apakah prosedur penangkapan dalam perkara narkotika telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta bagaimana hal tersebut dijadikan dasar permohonan praperadilan oleh tersangka. Metode Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode Penelitian Normatif dengan fokus pada tindakan penyidik dalam proses pengungkapan tindak pidana narkotika. Studi ini menelaah secara mendalam Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2022/Pn.Dpu sebagai bahan kajian utama. Putusan ini dianggap penting karena menyoroti implementasi prinsip due process of law dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Prinsip due process of law merupakan landasan utama untuk menjamin perlindungan hak-hak individu dalam proses hukum, termasuk saat dilakukan tindakan penangkapan. Dalam konteks penegakan hukum, prinsip ini menuntut agar setiap proses penangkapan dilakukan secara sah, beralasan, dan mengikuti prosedur hukum yang telah ditetapkan. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan pelanggaran, seperti penangkapan tanpa bukti permulaan yang cukup atau tanpa surat perintah resmi. Hal ini tidak hanya melanggar hak tersangka, tetapi juga mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Kasus yang dianalisis menunjukkan bahwa pelanggaran prosedur dalam penangkapan dapat dijadikan dasar yang kuat dalam permohonan praperadilan. Tersangka dalam perkara ini menggugat keabsahan penangkapannya, yang kemudian dikabulkan oleh pengadilan karena terbukti tidak memenuhi syarat formil dan materil penangkapan. Penelitian ini mengusulkan lima langkah strategis untuk memastikan penegakan prinsip due process of law: (1) pelatihan intensif bagi penyidik mengenai prosedur hukum; (2) peningkatan pengawasan internal guna mencegah penyalahgunaan wewenang; (3) pemberian sanksi tegas terhadap pelanggaran prosedur; (4) evaluasi terhadap kebijakan Operasi Tangkap Tangan (OTT); dan (5) pemanfaatan teknologi, seperti rekaman video dan digitalisasi dokumen, untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas proses hukum.

Item Type:	Tugas Akhir/Skripsi
Uncontrolled Keywords:	Prosedur Penangkapan, Due Process of Law, Permohonan Praperadilan.
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law
Depositing User:	Hukum Ahmad fazal islah Uwks
Date Deposited:	12 Oct 2026 06:11
Last Modified:	12 Oct 2026 06:11
URI:	http://erepository.uwks.ac.id/id/eprint/24130

Actions (login required)

View Item

Downloads