Sutanto, Anton Marcellino Ardiansyah (2026) PENGGUNAAN LEMBAGA JAMINAN FIDUSIA UNTUK KAPAL TERDAFTAR SEBAGAI BENTUK PERKEMBANGAN HUKUM. [Tugas Akhir/Skripsi]
|
Text
ABSTRAK.pdf Download (1MB) |
|
|
Text
BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (163kB) | Request a copy |
|
|
Text
BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (273kB) | Request a copy |
|
|
Text
BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (184kB) | Request a copy |
|
|
Text
BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (107kB) | Request a copy |
|
|
Text
DAFTAR BACAAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (182kB) | Request a copy |
|
|
Text
TURNITIN PROSENTASE.pdf Download (97kB) |
|
|
Text
TURNITIN FULL TEXT.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy |
|
|
Text
JURNAL YURIDIKA ANTON.pdf Restricted to Repository staff only Download (312kB) | Request a copy |
Abstract
Penelitian yang berjudul “Penggunaan Lembaga Jaminan Fidusia untuk Kapal Terdaftar sebagai Bentuk Perkembangan Hukum” bertujuan: pertama, untuk mengkaji ratio legis atau dasar pemikiran hukum di balik larangan pembebanan jaminan Fidusia pada kapal terdaftar sebagaimana termaktub dalam Pasal 3 huruf b UU Jaminan Fidusia; kedua, untuk menganalisis eksistensi dan validitas perjanjian pokok apabila objek jaminannya adalah kapal terdaftar yang dibebani dengan Fidusia, serta implikasi hukumnya bagi para pihak. Metode Penelitian yang digunakan dalam Skripsi ini menggunakan metode penelitian Normatif yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan materi yang sedang dibahas. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: pertama, bahwa penggunaan lembaga jaminan Fidusia terhadap kapal yang telah terdaftar merupakan bentuk pelanggaran terhadap aturan yang bersifat memaksa (dwingend recht) karena secara normatif kapal terdaftar seharusnya tunduk pada lembaga jaminan Hipotek sesuai ketentuan dalam UU Pelayaran; kedua, bahwa perjanjian jaminan tersebut batal demi hukum (null and void) karena melanggar syarat objektif dari syarat sahnya perjanjian sebagaimana ketentuan Pasal 1320 BW, di mana asas kebebasan berkontrak tidak dapat digunakan untuk mengesampingkan ketentuan perundangundangan; ketiga, bahwa untuk melindungi kepentingan kreditor dari ketidakpastian hukum, maka perlu diterapkan sister ship binding clause sebagai alternatif jaminan tambahan, serta mendesak pembentukan UU Hipotek yang lebih definitif sebagai lex specialis guna mencegah kerancuan aturan dan multi interpretasi dalam praktik penjaminan kapal di masa depan.
| Item Type: | Tugas Akhir/Skripsi |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Jaminan Fidusia, Kapal Terdaftar, Kebebasan Berkontrak. |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Faculty of Law |
| Depositing User: | 30 Anton Marcellino Ardiansyah Sutanto UWKS |
| Date Deposited: | 08 Oct 2026 07:20 |
| Last Modified: | 08 Oct 2026 07:20 |
| URI: | http://erepository.uwks.ac.id/id/eprint/24061 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
Downloads
Downloads per month over past year

