PEMBAYARAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA ATAS FAKTUR PAJAK TIDAK BERDASARKAN TRANSAKSI SEBENARNYA OLEH PERUSAHAAN

Nopitasari, Nopitasari (2026) PEMBAYARAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA ATAS FAKTUR PAJAK TIDAK BERDASARKAN TRANSAKSI SEBENARNYA OLEH PERUSAHAAN. [Tugas Akhir/Skripsi]

	Text ABSTRAK.pdf Download (10MB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (280kB) | Request a copy
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (283kB) | Request a copy
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (372kB) | Request a copy
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (116kB) | Request a copy
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (568kB) | Request a copy
	Text DAFTAR PUSTAKA (2).pdf Restricted to Repository staff only Download (121kB) | Request a copy
	Text PERSENTASE TURNITIN.pdf Download (223kB)
	Text Turnitin.pdf Restricted to Repository staff only Download (994kB) | Request a copy
	Text Artikel_Jurnal.pdf Restricted to Repository staff only Download (205kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh penerapan self assessment system terhadap potensi penyalahgunaan Faktur Pajak Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya (TBTS) oleh perusahaan serta mengkaji mekanisme pembayaran kerugian keuangan negara akibat penyalahgunaan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan selfassessment system memberikan keleluasaan kepada wajib pajak sehingga berpotensi disalahgunakan melalui penerbitan dan penggunaan faktur pajak fiktif yang mengakibatkan kerugian negara. Pengembalian kerugian negara dapat dilakukan melalui mekanisme administratif berupa pengenaan status suspend dan sanksi denda sesuai Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, serta melalui mekanisme pidana yang mengedepankan prinsip restorative justice dengan mengutamakan pemulihan kerugian negara dan penerimaan pajak.

Item Type:	Tugas Akhir/Skripsi
Uncontrolled Keywords:	Self-assesment system, Faktur pajak fiktif, kerugian negara, Jalur administratif, Jalur pidana
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law
Depositing User:	2230 Nopitasari Uwks
Date Deposited:	02 Oct 2026 19:21
Last Modified:	02 Oct 2026 19:21
URI:	http://erepository.uwks.ac.id/id/eprint/24034

Actions (login required)

View Item

Downloads