PENGATURAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM KOTA SURABAYA DAN IMPLEMENTASINYA DALAM KERJASAMA DENGAN PIHAK KEDUA

Setiadi, Ananda Putra Agung (2026) PENGATURAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM KOTA SURABAYA DAN IMPLEMENTASINYA DALAM KERJASAMA DENGAN PIHAK KEDUA. [Tugas Akhir/Skripsi]

	Text Abstrak ANAN.pdf Download (1MB)
	Text Bab I ANAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (242kB) | Request a copy
	Text Bab II ANAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (329kB) | Request a copy
	Text Bab III ANAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (313kB) | Request a copy
	Text Bab IV ANAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (108kB) | Request a copy
	Text Daftar Bacaan.pdf Restricted to Repository staff only Download (152kB) | Request a copy
	Text Jurnal agung terbaru.pdf Restricted to Repository staff only Download (696kB) | Request a copy
	Text Turnitin Full ANAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy
	Text Turnitin 1-11 ANAN.pdf Download (184kB)

Abstract

Penelitian ini mengkaji pengaturan parkir tepi jalan umum (TJU) di Kota Surabaya serta implementasi kerja sama pengelolaannya dengan pihak kedua dalam perspektif hukum administrasi negara. Kota Surabaya sebagai kota metropolitan memiliki tingkat mobilitas yang tinggi, sehingga kebutuhan ruang parkir meningkat secara signifikan. Kondisi tersebut menimbulkan berbagai permasalahan, seperti parkir liar, kemacetan lalu lintas, konflik penggunaan ruang jalan, serta kebocoran penerimaan daerah akibat pungutan parkir yang tidak sesuai ketentuan. Parkir, dalam konteks ini, tidak hanya dipahami sebagai persoalan teknis transportasi, melainkan juga sebagai bagian dari pelayanan publik yang menuntut kepastian hukum, keteraturan, dan akuntabilitas. Secara normatif, pengaturan parkir di Kota Surabaya berlandaskan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur penyelenggaraan perparkiran. Di tingkat daerah, ketentuan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perparkiran. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, guna menganalisis kewenangan pemerintah daerah, mekanisme pengelolaan parkir TJU, serta pola kerja sama dengan pihak kedua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara yuridis Pemerintah Kota Surabaya memiliki kewenangan yang cukup untuk mengelola parkir tepi jalan umum, termasuk melalui kerja sama dengan pihak kedua sebagai bentuk kemitraan dalam pelayanan publik. Kerja sama ini bertujuan untuk mengatasi keterbatasan sumber daya pemerintah daerah dan meningkatkan efisiensi serta kualitas layanan parkir. Namun demikian, dalam implementasinya masih ditemukan kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan, terutama terkait konsistensi penegakan hukum, transparansi pengelolaan retribusi, serta kepatuhan masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan hukum parkir tepi jalan umum di Kota Surabaya pada dasarnya telah memadai secara normatif, namun masih memerlukan perbaikan dalam aspek implementasi. Kerja sama pengelolaan parkir dengan pihak kedua perlu dirancang secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kemanfaatan publik agar mampu mewujudkan ketertiban lalu lintas, meningkatkan kualitas pelayanan parkir, serta mendukung tata kelola pemerintahan daerah yang baik.

Item Type:	Tugas Akhir/Skripsi
Uncontrolled Keywords:	: parkir tepi jalan umum, kewenangan pemerintah daerah, kerja sama pihak kedua, hukum administrasi negara, Kota Surabaya.
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law
Depositing User:	2230 ananda putra agung setiadi uwks
Date Deposited:	22 Sep 2026 06:41
Last Modified:	22 Sep 2026 06:43
URI:	http://erepository.uwks.ac.id/id/eprint/23769

Actions (login required)

View Item

Downloads