KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGAWASAN PERJANJIAN SEWA LAHAN UNTUK REKLAME GUNA MENJAMIN TERPENUHINYA ASAS PROPORSIONALITAS

Wahyu Novianto, Mochamad (2026) KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGAWASAN PERJANJIAN SEWA LAHAN UNTUK REKLAME GUNA MENJAMIN TERPENUHINYA ASAS PROPORSIONALITAS. Masters (S2) thesis, Universitas Wijaya Kusuma.

	Text ABSTRAK TESIS - Mochamad Wahyu Novianto - 24310003-.pdf Download (8MB)
	Text BAB I - TESIS - Mochamad Wahyu Novianto.pdf Restricted to Repository staff only Download (332kB) | Request a copy
	Text BAB II - TESIS - Mochamad Wahyu Novianto.pdf Restricted to Repository staff only Download (252kB) | Request a copy
	Text BAB III - TESIS - Mochamad Wahyu Novianto.pdf Restricted to Repository staff only Download (406kB) | Request a copy
	Text BAB IV - TESIS - Mochamad Wahyu Novianto.pdf Restricted to Repository staff only Download (117kB) | Request a copy
	Text DAFTAR PUSTAKA - TESIS - Mochamad Wahyu Novianto.pdf Restricted to Repository staff only Download (131kB) | Request a copy
	Text Presentase Turnitin - Mochamad Wahyu Novianto.pdf Download (494kB)
	Text Jurnal - Mochamad Wahyu Novianto.pdf Restricted to Repository staff only Download (209kB) | Request a copy
	Text Full Turnitin - Mochamad Wahyu Novianto.pdf Restricted to Repository staff only Download (19MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya pengawasan pemerintah daerah terhadap perjanjian sewa lahan sebagai dasar penyelenggaraan reklame, khususnya dalam menjamin terpenuhinya asas proporsionalitas. Pengawasan yang selama ini dilakukan masih berorientasi pada aspek administratif, seperti perizinan, penataan ruang, keselamatan konstruksi, dan kewajiban perpajakan, sehingga belum menyentuh substansi hubungan kontraktual antara pemilik lahan dan penyelenggara reklame. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan kewenangan pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan terhadap perjanjian sewa lahan untuk reklame guna menjamin terpenuhinya asas proporsionalitas serta merumuskan konstruksi pengawasan pemerintah daerah yang ideal dalam mewujudkan keadilan kontraktual. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan berbagai literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan yang berlaku belum memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menilai substansi perjanjian sewa lahan sehingga terdapat kekosongan norma dalam perlindungan terhadap asas proporsionalitas. Diperlukan konstruksi pengawasan yang mengintegrasikan fungsi preventif dan represif dengan memberikan kewenangan administratif untuk menilai keseimbangan hak dan kewajiban para pihak, transparansi klausul, serta proporsionalitas pembagian risiko tanpa mengurangi prinsip kebebasan berkontrak. Sinergi antara pemerintah daerah, notaris, pemilik lahan, dan penyelenggara reklame diperlukan untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan kontraktual, dan perlindungan hukum yang lebih efektif dalam penyelenggaraan reklame.

Item Type:	Thesis (Masters (S2))
Uncontrolled Keywords:	kewenangan pemerintah daerah, pengawasan, perjanjian sewa lahan, reklame, asas proporsionalitas.
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law
Depositing User:	MOCHAMAD WAHYU NOVIANTO
Date Deposited:	21 Jul 2026 08:37
Last Modified:	21 Jul 2026 08:37
URI:	http://erepository.uwks.ac.id/id/eprint/22970

Actions (login required)

View Item

Downloads