ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENOLAKAN VISUM ET REPERTUM OLEH KELUARGA KORBAN DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

Azril Ardiansyah, Muhammad (2026) ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENOLAKAN VISUM ET REPERTUM OLEH KELUARGA KORBAN DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN. [Tugas Akhir/Skripsi]

	Text Abstract.pdf Download (8MB)
	Text BAB 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (404kB) | Request a copy
	Text BAB 2.pdf Restricted to Registered users only Download (356kB) | Request a copy
	Text BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (331kB) | Request a copy
	Text BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (182kB) | Request a copy
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (206kB) | Request a copy
	Text TURNITIN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy
	Text ARTIKEL.pdf Restricted to Repository staff only Download (353kB) | Request a copy
	Text TURNITIN-1-13.pdf Download (191kB)

Abstract

Visum et repertum merupakan alat bukti yang memiliki kedudukan strategis dalam sistem pembuktian hukum pidana, khususnya pada tindak pidana pembunuhan yang tergolong sebagai delik materiil. Pembuktian terhadap unsur kematian, sebab kematian, serta hubungan kausal antara perbuatan pelaku dan akibat yang ditimbulkan sangat bergantung pada hasil pemeriksaan medis forensik yang dituangkan dalam visum et repertum. Namun dalam praktik, tidak jarang keluarga korban menolak dilakukan pemeriksaan visum, terutama autopsi, dengan alasan agama, adat, maupun pertimbangan emosional. Penolakan tersebut menimbulkan problematika yuridis karena berpotensi menghambat proses penyidikan dan melemahkan pembuktian unsur delik pembunuhan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan visum et repertum dalam sistem pembuktian hukum pidana Indonesia serta mengkaji secara yuridis dampak penolakan visum et repertum oleh keluarga korban dalam tindak pidana pembunuhan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, dengan bahan hukum primer berupa KUHP dan KUHAP, serta bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, dan doktrin hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, kewenangan penyidik untuk meminta visum et repertum telah diatur dalam Pasal 133 dan Pasal 134 KUHAP dan bersifat imperatif demi kepentingan pembuktian dan pencarian kebenaran materiil. Penolakan visum oleh keluarga korban tidak memiliki dasar hukum yang dapat membatalkan kewenangan tersebut. Namun demikian, ketiadaan pengaturan teknis yang tegas mengenai autopsi wajib dan mekanisme penanganan penolakan keluarga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik. Penolakan visum berdampak signifikan terhadap pembuktian unsur delik pembunuhan, meningkatkan risiko salah hukum, serta berpotensi menghambat terwujudnya keadilan substantif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan pedoman operasional yang jelas guna menjamin integritas pembuktian dan perlindungan terhadap asas kebenaran materiil dalam sistem peradilan pidana.

Item Type:	Tugas Akhir/Skripsi
Uncontrolled Keywords:	visum et repertum, criminal evidence, refusal by victim's family, homicide, material truth.
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law
Depositing User:	S.H Muhammad Azril Ardiansyah Andri Widyanto
Date Deposited:	18 Aug 2026 04:04
Last Modified:	18 Aug 2026 04:04
URI:	http://erepository.uwks.ac.id/id/eprint/22682

Actions (login required)

View Item

Downloads