PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENYIDIK KEPOLISIAN ATAS PENYALAHGUNAAN BARANG SITAAN NARKOTIKA

Bhayangkari, Aldini Dwi (2026) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENYIDIK KEPOLISIAN ATAS PENYALAHGUNAAN BARANG SITAAN NARKOTIKA. [Tugas Akhir/Skripsi]

	Text ABSTRAK (ALDINI).pdf Download (2MB)
	Text BAB 1 (ALDINI).pdf Restricted to Repository staff only Download (356kB) | Request a copy
	Text BAB 2 (ALDINI).pdf Restricted to Repository staff only Download (384kB) | Request a copy
	Text BAB 3 (ALDINI).pdf Restricted to Repository staff only Download (501kB) | Request a copy
	Text BAB 4 (ALDINI).pdf Restricted to Repository staff only Download (195kB) | Request a copy
	Text DAFTAR PUSTAKA (ALDINI).pdf Restricted to Repository staff only Download (135kB) | Request a copy
	Text LAPORAN CEK PLAGIASI 1 (ALDINI).pdf Download (67kB)
	Text LAPORAN CEK PLAGIASI 2 (ALDINI).pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy
	Text JURNAL (ALDINI).docx.pdf Restricted to Repository staff only Download (326kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian dengan judul PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENYIDIK KEPOLISIAN ATAS PENYALAHGUNAAN BARANG SITAAN NARKOTIKA. Bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terkait pengelolaan barang sitaan narkotika serta bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan kepada penyidik kepolisian apabila terjadi penyalahgunaan dalam pelaksanaannya. Penyalahgunaan barang sitaan, baik berupa penggunaan, penguasaan tanpa hak, maupun kelalaian dalam menjaga barang sitaan, berpotensi menimbulkan kerugian bagi proses peradilan pidana dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Fenomena tersebut menunjukkan adanya penyimpangan dari prinsip legalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas yang seharusnya dijunjung tinggi oleh aparat penegak hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan dilakukan melalui pengkajian terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan pelaksana terkait pengelolaan barang sitaan dan kode etik profesi kepolisian. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis doktrin dan pandangan para ahli hukum pidana mengenai pertanggungjawaban pidana aparat penegak hukum, sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah putusan pengadilan yang berkaitan dengan penyalahgunaan barang sitaan oleh aparat guna memperoleh gambaran penerapan hukum secara konkret. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyidik kepolisian yang melakukan penyalahgunaan barang sitaan narkotika dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain sanksi pidana, penyidik juga dapat dikenai sanksi administratif dan sanksi etik sesuai dengan ketentuan disiplin dan kode etik profesi kepolisian. Penerapan sanksi yang tegas dan konsisten terhadap aparat yang menyimpang merupakan langkah penting untuk menjaga integritas institusi kepolisian, memperkuat akuntabilitas penegakan hukum, serta menjamin terselenggaranya proses peradilan pidana yang adil, transparan, dan berlandaskan kepastian hukum.

Item Type:	Tugas Akhir/Skripsi
Uncontrolled Keywords:	integritas aparat, etika profesi, akuntabilitas hukum, pengawasan internal, proses peradilan.
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law
Depositing User:	Aldini Dwi Bhayangkari
Date Deposited:	21 Apr 2026 03:57
Last Modified:	21 Apr 2026 03:57
URI:	http://erepository.uwks.ac.id/id/eprint/22254

Actions (login required)

View Item

Downloads