pencabutan kuasa asuh atas dasar penelantaran anak (studi analisa putusan pengadilan Nomor 158/Pdt.G/2018/PA.Pst)

Maharani, Aulia (2025) pencabutan kuasa asuh atas dasar penelantaran anak (studi analisa putusan pengadilan Nomor 158/Pdt.G/2018/PA.Pst). [Tugas Akhir/Skripsi]

	Text ABSTRAK SKRIPSI FH AuliYM21300082.pdf Download (1MB)
	Text Skripsi FH Aulia Yuniartha (Bab 1).pdf Restricted to Repository staff only Download (393kB) | Request a copy
	Text Skripsi FH Aulia Yuniartha (Bab 2).pdf Restricted to Repository staff only Download (316kB) | Request a copy
	Text Skripsi FH Aulia Yuniartha (Bab 3).pdf Restricted to Repository staff only Download (314kB) | Request a copy
	Text Skripsi FH Aulia Yuniartha (Bab 4).pdf Restricted to Repository staff only Download (109kB) | Request a copy
	Text Skripsi FH Aulia Yuniartha (Daftar Pustaka).pdf Restricted to Repository staff only Download (262kB) | Request a copy
	Text Lampiran Putusan MA (Skripsi Auli).pdf Restricted to Repository staff only Download (942kB) | Request a copy
	Text laporan cek plagiasi skripsi auli (10).pdf Download (288kB)
	Text JURNAL HUKUM UWKS AuliYM 21300082.pdf Restricted to Repository staff only Download (311kB) | Request a copy
	Text laporan cek plagiasi skripsi auli.pdf Restricted to Repository staff only Download (9MB) | Request a copy

Abstract

Penelantaran anak merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang sering kali tidak terlihat secara fisik namun berdampak besar terhadap tumbuh kembang anak. Dalam praktiknya, banyak orang tua yang setelah bercerai mengabaikan kewajiban mereka terhadap anak, baik dari sisi nafkah, pendidikan, maupun kasih sayang. Permasalahan ini menjadi penting karena menyangkut hak-hak dasar anak dan upaya negara dalam memberikan perlindungan maksimal melalui jalur hukum, salah satunya melalui pencabutan kuasa asuh dari orang tua yang lalai. Dalam konteks ini, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Perlindungan Anak menjadi dasar hukum utama yang relevan. Penelitian ini menyoroti relevansi norma hukum tersebut dengan praktik pencabutan kuasa asuh di pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Fokus penelitian tertuju pada dua aspek utama, yakni karakteristik penelantaran anak sebagai dasar pencabutan kuasa asuh menurut UUPKDRT dan UU Perlindungan Anak, serta bentuk dan dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor 158/Pdt.G/2018/PA.Pst. Sumber data yang digunakan berasal dari bahan hukum primer seperti undang-undang dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder seperti buku dan jurnal hukum. Melalui pendekatan sistematis, penelitian ini mengkaji bagaimana teori hukum diimplementasikan dalam putusan pengadilan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pencabutan kuasa asuh atas dasar penelantaran anak dapat dijadikan langkah konkret perlindungan hukum bagi anak yang ditelantarkan. Dalam Putusan Nomor 158/Pdt.G/2018/PA.Pst, tergugat terbukti tidak memenuhi kewajiban sebagai orang tua, sehingga hakim mencabut kuasa asuh dan menunjuk kakek kandung sebagai wali. Pertimbangan hakim telah sesuai dengan ketentuan hukum positif dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan regulasi dan kesadaran hukum masyarakat dalam menjamin perlindungan anak dari bentuk-bentuk penelantaran. Selain itu, perlu adanya pengawasan pasca putusan agar perlindungan terhadap anak berjalan optimal.

Item Type:	Tugas Akhir/Skripsi
Uncontrolled Keywords:	penelantaran anak, kuasa asuh, perlindungan hukum, pertimbangan hakim, kekerasan dalam rumah tangga
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law
Depositing User:	Aulia Yuniartha Maharani Erna Kusumawati S.E
Date Deposited:	09 Oct 2025 03:07
Last Modified:	09 Oct 2025 03:07
URI:	http://erepository.uwks.ac.id/id/eprint/21593

Actions (login required)

View Item

Downloads