PENGAWASAN DINAS KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN DALAM MELAKSANAKAN PERMENAKER 05 TAHUN 2023

Amelinda, Tita Iswara (2024) PENGAWASAN DINAS KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN DALAM MELAKSANAKAN PERMENAKER 05 TAHUN 2023. [Tugas Akhir/Skripsi] (Unpublished)

	Text abstrak_Tita iswara amelinda_20300069.pdf Download (1MB)
	Text BAB I tita iswara amelinda_20300069.pdf Restricted to Repository staff only Download (316kB)
	Text BAB II Tita iswara amelinda_20300069.pdf Restricted to Repository staff only Download (896kB)
	Text BAB III tita iswara amelinda_20300069.pdf Restricted to Repository staff only Download (696kB)
	Text BAB IV Tita iswara amelinda_20300069.pdf Restricted to Repository staff only Download (90kB)
	Text DAFTAR BACAAN tita iswara amelinda_20300069.pdf Restricted to Repository staff only Download (221kB)
	Text JURNAL TITA ISWARA AMELINDA_NPM 20300069.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text PLAGIASI 2 SKRIPSI TITA ISWARA.pdf Download (59kB)
	Text PLAGIARISME SKRIPSI TITA ISWARA_20300069.pdf Restricted to Repository staff only Download (13MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan pemerintah dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 5 tahun 2023 dengan Undang�Undang Cipta Kerja yang berpotensi berdampak pada pemotongan upah buruh. Permenaker No. 5 tahun 2023 mengatur berbagai aspek ketenagakerjaan, sementara Undang-Undang Cipta Kerja memiliki dampak besar terhadap struktur ketenagakerjaan di Indonesia. Pemotongan upah buruh menjadi fokus utama penelitian ini karena upah merupakan elemen vital dalam kehidupan buruh sebagai penyokong utama dalam produktivitas ekonomi nasional. Oleh karena itu, penting untuk memahami sejauh mana kebijakan pemerintah dapat melindungi kepentingan dan hak-hak buruh.Penelitian ini menggunakan metode analisis normatif untuk meneliti isi Permenaker No. 5 tahun 2023, Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan antara Permenaker No. 5 tahun 2023 belum sepenuhnya tercapai. Terdapat dalam Permenaker dengan ketentuan-ketentuan yang dapat berdampak pada pemotongan upah buruh. Beberapa aspek yang ditemukan meliputi fleksibilitas jam kerja, outsourcing, dan ketentuan mengenai pesangon. Selain itu, pengaturan mengenai pesangon yang kurang jelas dan rentan terhadap penafsiran dapat memperburuk kondisi pekerja.Pemangkasan upah buruh dapat memiliki konsekuensi serius terhadap kondisi sosial dan ekonomi pekerja, termasuk kemungkinan peningkatan ketidaksetaraan dan kemiskinan. Oleh karena itu, perlu adanya kajian lebih lanjut terkait perumusan dan implementasi kebijakan ketenagakerjaan yang lebih pro-buruh.Dalam rangka meningkatkan kebijakan, disarankan agar pemerintah melakukan evaluasi mendalam terhadap Permenaker No. 5 tahun 2023, melibatkan pemangku kepentingan terkait, serta memberikan perlindungan yang cukup kepada buruh. Selain itu, penting untuk memperkuat peran lembaga penegak hukum ketenagakerjaan dalam mengawasi dan menegakkan implementasi kebijakan secara adil. xiii Kata Kunci : Upah Buruh, Kebijakan, Ketenagakerjaan

Item Type:	Tugas Akhir/Skripsi
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law
Depositing User:	tita iswara amelinda
Date Deposited:	29 May 2024 03:56
Last Modified:	29 May 2024 03:56
URI:	http://erepository.uwks.ac.id/id/eprint/17743

Actions (login required)

View Item

Downloads