PEMBERIAN ABOLISI BAGI TERDAKWA KORUPSI TERHADAP UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA

Setiawan, Nadia (2026) PEMBERIAN ABOLISI BAGI TERDAKWA KORUPSI TERHADAP UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA. [Tugas Akhir/Skripsi]

	Text abstrak.pdf Download (4MB)
	Text BAB1..pdf Restricted to Repository staff only Download (593kB) | Request a copy
	Text BAB2..pdf Restricted to Repository staff only Download (644kB) | Request a copy
	Text BAB3..pdf Restricted to Repository staff only Download (510kB) | Request a copy
	Text BAB4.pdf Restricted to Repository staff only Download (372kB) | Request a copy
	Text daftar pustaka.pdf Restricted to Repository staff only Download (423kB) | Request a copy
	Text persentase.pdf Download (269kB)
	Text turnitin.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy
	Text jurnal.pdf Restricted to Repository staff only Download (217kB) | Request a copy

Abstract

Penegakkan hukum di Indonesia dikejutkan dengan Keputusan Presiden yang diberikan kepada terdakwa korupsi. Terbitnya Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pemberian Abolisi menimbulkan preseden yang kurang bagus bagi penegakkan hukum di Indonesia. Pengaturan mengenai abolisi belum dilengkapi dengan ketentuan teknis yang memuat standar substantif, batasan, dan indikator objektif pemberiannya. Atas dasar itu, penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini menarik untuk diteliti dengan judul "Pemberian Abolisi Bagi Terdakwa Korupsi Terhadap Upaya Pemberantasan Korupsi Di Indonesia". Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan sejarah hukum. Atas dasar itu, penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini menarik untuk diteliti dengan judul “Pemberian Abolisi Bagi Terdakwa Korupsi Terhadap Upaya Pemberantasan Korupsi Di Indonesia”. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan sejarah hukum. Adapun tujuan penelitian ini guna menunjukkan bahwa pemberian abolisi dalam perkara korupsi menimbulkan persoalan serius terhadap prinsip kepastian hukum, equality before the law, independensi peradilan, serta efektivitas pemberantasan korupsi. Selain itu, kekosongan pengaturan teknis membuka ruang kesewenang-wenangan dan politisasi kebijakan pengampunan. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan undang-undang yang secara komprehensif mengatur grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi guna memastikan penggunaan hak prerogatif Presiden tetap berada dalam koridor negara hukum dan tidak melemahkan komitmen pemberantasan korupsi.

Item Type:	Tugas Akhir/Skripsi
Uncontrolled Keywords:	Abolisi, Hak Prerogatif Presiden, Keputusan Presiden, Korupsi, Tindak Pidana Korupsi
Subjects:	K Law > K Law (General) K Law > KD England and Wales
Divisions:	Faculty of Law
Depositing User:	nadia ludiana setiawan
Date Deposited:	23 Apr 2026 03:31
Last Modified:	23 Apr 2026 03:31
URI:	http://erepository.uwks.ac.id/id/eprint/22592

Actions (login required)

View Item

Downloads