Mayangkoro, Cantika Shalsabilla (2026) URGENSI IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP PENGELOLAAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH BUNGURASIH. [Tugas Akhir/Skripsi] (In Press)
|
Text
ABSTRAK TERBARU.pdf Download (1MB) |
|
|
Text
BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (357kB) | Request a copy |
|
|
Text
BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (429kB) | Request a copy |
|
|
Text
BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (290kB) | Request a copy |
|
|
Text
BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (175kB) | Request a copy |
|
|
Text
DAFTAR BACAAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (186kB) | Request a copy |
|
|
Text
LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (508kB) | Request a copy |
|
|
Text
CEK PLAGIASI.pdf Download (1MB) |
|
|
Text
skripsi mayangkoro.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy |
|
|
Text
Jurnal_KDMP_Lengkap.pdf Restricted to Repository staff only Download (330kB) | Request a copy |
Abstract
Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Bungurasih merupakan koperasi multisektor yang dibentuk melalui pengembangan koperasi konsumen sebelumnya dan diarahkan sebagai model kelembagaan ekonomi desa berbasis asas kekeluargaan sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UUD 1945 dan UU Perkoperasian. Namun, dinamika pengelolaan KDMP menunjukkan adanya sejumlah persoalan mendasar, seperti dominasi peran pemerintah desa, rendahnya partisipasi anggota, risiko ketergantungan pembiayaan dari Himbara, serta lemahnya pemahaman tata kelola koperasi di tingkat akar rumput. Kondisi ini menciptakan urgensi implementasi Good Corporate Governance (GCG) demi menjamin tercapainya prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran dalam pengelolaan koperasi. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, serta didukung wawancara lapangan untuk melihat implementasi KDMP secara empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara karakteristik, KDMP telah mengadopsi modernisasi melalui platform digital KDMP Mobile, memperluas unit usaha, dan menyusun laporan pertanggungjawaban secara berkala. Namun, implementasi GCG belum optimal karena terdapat ketidakseimbangan kewenangan antara anggota dan pemerintah desa, minimnya pendidikan perkoperasian, serta potensi konflik kepentingan pada jabatan pengawas ex officio. Urgensi implementasi GCG pada KDMP bersifat krusial untuk memastikan tata kelola yang sehat, mencegah penyalahgunaan kewenangan, memperkuat fungsi pengawasan, menjamin akuntabilitas keuangan, dan mendorong kemandirian koperasi. Implementasi GCG yang konsisten diharapkan mampu memperkuat legitimasi KDMP sebagai sarana pemberdayaan ekonomi rakyat, menciptakan transparansi kelembagaan, serta mendukung keberlanjutan ekonomi desa secara modern, profesional, dan berkeadilan.
| Item Type: | Tugas Akhir/Skripsi |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Kata Kunci : Koperasi Desa Merah Putih, Good Corporate Governance, Desa Bungurasih, Akuntabilitas, Perkoperasian. |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Faculty of Law |
| Depositing User: | Cantika Shalsabilla Mayangkoro |
| Date Deposited: | 21 Apr 2026 05:44 |
| Last Modified: | 21 Apr 2026 05:44 |
| URI: | http://erepository.uwks.ac.id/id/eprint/22363 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
Downloads
Downloads per month over past year

