Peranan KBRI dalam menangani permasalahan hukum yang terjadi pada ABK WNI di kapal Longxing 629 China

Supriyanti, Nadila Marta (2021) Peranan KBRI dalam menangani permasalahan hukum yang terjadi pada ABK WNI di kapal Longxing 629 China. Bachelor (S1) thesis, Wijaya Kusuma Surabaya University.

	Text ABSTRAK.pdf Download (662kB)
	Text LAPORAN CEK PLAGIASI.pdf Download (44kB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian yang berjudul Peranan KBRI Dalam Menangani Permasalahan Hukum Yang Terjadi Pada ABK WNI Di Kapal Long Xing 629 China bertujuan yang pertama, untuk mengetahui dan memahami serta menganalisis tentang bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi ABK WNI di Kapal Longxing 629 China berdasarkan Hukum Internasional yang berlaku. Kedua, untuk mengetahui, memahami dan menganilisis upaya-upaya hukum yang dilakukan KBRI dalam memberikan perlindungan kepada ABK WNI yang bekerja di Kapal Longxing 629 China. Metode penelitian pada penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian skripsi ini dilakukan dengan cara menganalisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan ABK WNI di luar Negeri, baik dalam konteks hukum nasional maupun hukum internasional, seperti undang-undang, konvensi-konvensi yang tekait dengan masalah tersebut. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan Pertama: Tugas KBRI sebagai perwakilan Negara di Luar Negeri yaitu bertujuan agar dapat menjalin hubungan yang baik dengan negara lain. Yang bertanggung jawab untuk meningkatkan pertukaran politik antara Indonesia dengan negara lain dan juga membantu menyelesaikan permasalahan yang ada pada warga negaranya di Negara perwakilan tersebut, maka dalam memberikan perlindungan kepada ABK WNI yang menjadi korban pelarungan di kapal Longxing 629 China, KBRI telah mengupayakan agar hak-hak para korban terpenuhi. Kedua: untuk memberikan kemanan bagi ABK di luar negeri KBRI perlu melakukan kerjasama internasional, yang meliputi kerjasama informal melalui pertukaran informasi dan kerjasama formal dengan mengajukan bantuan hukum timbal balik maupun perjanjian ekstradisi. Serta agar dapat menaggulangi permasalahan itu tidak terjadi lagi, perlunya pemerintah indonesia untuk segera meratifikasi beberapa konvensi mengenai perlindungan ABK yang saat dapat digunakan sebagai perlindungan jika bekerja sebagai ABK di luar negeri. Kata Kunci: Permasalahan Hukum, Konvensi, Perlindungan.

Item Type:	Thesis (Bachelor (S1))
Uncontrolled Keywords:	Permasalahan Hukum, Konvensi, Perlindungan.
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law > Law Sciences Study Program
Depositing User:	30 Nadila Marta UWKS
Date Deposited:	25 Feb 2021 04:58
Last Modified:	25 Feb 2021 04:58
URI:	http://erepository.uwks.ac.id/id/eprint/8000

Actions (login required)

View Item

Downloads