Eksekusi Pidana Kebiri Kimia terhadap Pelaku Pencabulan Anak di Mojokerto

Kartika, Oktavia Dwi (2021) Eksekusi Pidana Kebiri Kimia terhadap Pelaku Pencabulan Anak di Mojokerto. Bachelor (S1) thesis, Wijaya Kusuma Surabaya University.

	Text ABSTRAK.pdf Download (1MB)
	Text LAPORAN CEK PLAGIASI.pdf Download (19kB)

Abstract

Semakin maraknya kekerasan seksual terhadap anak atau sering disebut pedofilia mengakibatkan masyarakat semakin khawatir sehingga mendesak pemerintah untuk segera mempertegas peraturan terkait perlindungan anak. Adanya desakan tersebut mengakibatkan pemerintah mengeluarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 yang secara khusus mengatur mengenai hukuman tambahan bagi pelaku kekerasan seksual anak yang bertujuan memberikan efek jera. Hukuman tambahan tersebut salah satunya mengenai tindakan kebiri kimia yang menuai banyak pro dan kontra. Muh. Aris pelaku kekerasan seksual terhadap anak di Mojokerto sebagai seorang yang pertama kali divonis hukuman kebiri kimia. Namun, penerepan pidana kebiri kimia di Indonesia masih belum dapat terlaksana secara baik walaupun telah ada Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020 terkait tata cara pelaksanaan namun masih terdapat penolakan dari IDI dan Komnas Ham karena bertentangan dengan Kode Etik Kedokteran dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat dipandang perlu dilakukan penelitian yang berjudul Eksekusi Pidana Kebiri Kimia terhadap Pelaku Pencabulan Anak di Mojokerto. Didalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai pertama, wewenang dalam menjalankan suntik kebiri kimia dilaksanakan. Kedua, hambatan dalam pelaksanaan pidana kebiri kimia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris dengan menggunakan dua pendekatan. Pertama, pendekatan dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak terkait. Kedua, pendekatan undang-undang yang mana dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang menyangkut isu hukum yang akan diteliti. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: Pertama, bahwa wewenang dalam pelaksanaan pidana kebiri kimia ialah Kejaksaan yang berkoordinasi dengan para dokter berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Kedua, penerapan pidana kebiri terdapat hambatan disebabkan oleh penolakan dari IDI sebagai pembantu eksekutor dan Komnas Ham yang beranggapan hukuman kebiri kimia bertentangan dengan Kode Etik Kedokteran dan dinilai melawan hak asasi manusia.

Item Type:	Thesis (Bachelor (S1))
Uncontrolled Keywords:	Sexual Crime, Pedophilia, Chemical Castration Criminal. Kejahatan Seksual, Pedofilia, Pidana Kebiri Kimia.
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law > Law Sciences Study Program
Depositing User:	Oktavia Dwi Kartika
Date Deposited:	19 Feb 2021 02:08
Last Modified:	19 Feb 2021 02:08
URI:	http://erepository.uwks.ac.id/id/eprint/7956

Actions (login required)

View Item

Downloads