Putra, Fani Martiawan Kumara (2017) Tanggung Gugat Pejabat Tata Usaha Negara Dalam Bentuk Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah. FH-Universitas Bengkulu. (Unpublished)
Text
2. Tanggung Gugat Pejabat Tata Usaha Negara Dalam Bentuk Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah.pdf Download (838kB) |
Abstract
ABSTRACT Kepemilikan hak atas tanah, dapat dibuktikan dengan dikeluarkannya sertipikat hak atas tanah yang merupakan kewenangan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Hak atas tanah dapat dijadikan jaminan pelunasan hutang sesuai dengan pengaturan hukum jaminan dalam hal ini lembaganya jaminannya adalah Hak Tanggungan. Hak atas tanah yang dijaminkan, baik itu hak milik, hak guna bangunan atau hak guna usaha sangat bergantung pada sertipikat hak atas tanah yang bersangkutan.Bilamana suatu saat ternyata sertipikat hak atas tanah yang sedang dijaminkan itu cacat dan harus dibatalkan, maka muncul tanggung gugat pejabat yang berwenang dan permasalahan terkait status dari jaminan Hak Tanggungan tersebut. Kata kunci: Pembatalan, Sertipikat, Jaminan
Item Type: | Other |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Faculty of Law > Law Sciences Study Program |
Depositing User: | Sulimin BP3 |
Date Deposited: | 04 Jan 2021 03:07 |
Last Modified: | 04 Jan 2021 03:07 |
URI: | http://erepository.uwks.ac.id/id/eprint/7670 |
Actions (login required)
View Item |
Downloads
Downloads per month over past year