Rado Pa, Johanes Ghawa (2018) Implementasi peraturan daerah kota Surabaya nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pelayanan publik bidang adminstratif di Kecamatan Dukuh Pakis tahun 2017. Other thesis, The University of Wijaya Kusuma Surabaya.
|
Text
JOHANES 12520015-1-14 UPLOAD PDF.pdf Download (378kB) | Preview |
Abstract
Kecamatan merupakan suatu bagian dari desentralisasi pelayanan publik (public service decentralization) memiliki tugas yang besar dalam melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya dengan berbagai jenis pelayanan publik terutama di bidang administratif dengan metode yang sederhana, cepat, dan murah sebagai bentuk kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan administratif merupakan pelayanan hak-hak dasar yang penting bagi masyarakat dalam rangka menjamin hak-hak sipil seperti menjamin pengakuan identitas warga negara, keberadaan warga dan kepemilikan warga negara atas properti. Permasalahan utama dalam pelayanan publik secara internal, pada dasarnya adalah berkaitan dengan kinerja para Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun pegawai kontrak dan peningkatan kualitas pelayanan itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi penerapan produk politik berupa Peraturan Daerah Kota Surabaya No.4 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Publik di Kecamatan Dukuh Pakis dengan segala hambatan dan pendungnya dengan pendekatan penelitian Kuantitatif Hasil dari penelitian yang diperoleh dengan metode model interaktif yang menganalisai semua hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang telah disederhanakan melalui reduksi data dan verifikasi sehingga diperoleh data terkait akuntabilitas, transparansi, kondisional, kesamaan hak, partisipasi masyarakat, dan keseimbangan hak dan kewajiban. Hasil tersebut menunjukkan dalam pelayanan ada ketentuan tentang Persyaratan, Sistem, mekanisme, dan prosedur, Jangka waktu pelayanan, Biaya/tarif, Produk pelayanan, Penanganan pengaduan, saran dan masukan. Berdasarkan analisa dari hasil data penelitian disimpulkan bahwa implementasi penyelenggaraan Pelayanan Adminsitratif Publik di Kecamatan Dukuh Pakis kota Surabaya telah mengacu pada Standar Operasional Prosedur berdasarkan Peraturan Daerah tersebut di atas dan Peraturan Walikota pendukungnya. Dengan demikian jelas bahwa birokrasi merupakan unsur yang paling penting sebagai pelaksana produk politik. Melalui birokrasi reformasi pelayanan administratif publik dapat terselenggara sehingga akan meningkatkan citra politik penguasa.
Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Implementasi, adminstratif, pelayanan publik |
Subjects: | J Political Science > J General legislative and executive papers |
Divisions: | Faculty of Social and Political Sciences > Polotical Science Study Program |
Depositing User: | Dadang - |
Date Deposited: | 05 Apr 2018 08:53 |
Last Modified: | 05 Apr 2018 08:53 |
URI: | http://erepository.uwks.ac.id/id/eprint/755 |
Actions (login required)
View Item |
Downloads
Downloads per month over past year