Tanggung gugat produsen kosmetik ilegal atas kerugian konsumen

Fatmawati, Fitri Ani (2020) Tanggung gugat produsen kosmetik ilegal atas kerugian konsumen. Masters (S2) thesis, Wijaya Kusuma Surabaya University.

	Text ABSTRAK.pdf Download (472kB)
	Text BAB 1.pdf Download (111kB)
	Text BAB 2.pdf Download (65kB)
	Text BAB 3.pdf Download (83kB)
	Text BAB 4.pdf Download (16kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (17kB)
	Text LAPORAN CEK PLAGIASI.pdf Download (108kB)

Abstract

Tesis yang berjudul “Tanggung Gugat Produsen Kosmetik Ilegal Atas Kerugian Konsumen”, yang bertujuan untuk mengetahui: tanggung gugat produsen atas beredarnya kosmetik ilegal yang merugikan konsumen, dan upaya pemerintah dalam melindungi konsumen atas beredarnya kosmetik ilegal. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas oleh penulis, khususnya peraturan perundang-undangan yang berhubungan Hukum Acara Perdata. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan: Pelaku usaha harus bertanggung jawab kepada konsumen yang dirugikan akibat produk kosmetik yang dijual dipasaran. Prinsip pertanggung jawaban mutlak ini agar tidak ada terjadinya lagi bagi pelaku usaha untuk berbuat curang untuk menjual produk kosmetik yang dapat mengakibatkan kerugian para konsumen. setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalu lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.adapun faktor yang membuat masyarakat membeli produk kosmetik ilegal terkadang para pelaku usaha menjual kosmetik dengan menwarkan harga yang sangat murah kepada konsumen sehingga konsumen tertarik untuk membelinya, jadi konsumen harus lebih untuk membeli produk kosmetik; Pengawasan kosmetik dilakukan Oleh Kepala BPOM. Mencakup pelaksaan fungsi sekurang-kurangnya standarisasi penilaian, sertifikasi. Pemantauan, pengujian, pemeriksaan, penyidikan, yang dilakukan terhadap kegiatan produksi import, peredaran penggunaan, dan promosi kosmetik. menjamin mutu dan keamanan kosmetik yang beredar. Pengawasan dalam peredaran kosmetik tidak hanya berada pada pemerintah pusat saja. Tetapi pengawasan di daerah dilakukan dengan pelimpahan bidang pengawasan kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian serta Badan POM dan dinas-dinas terkait lainnya.perlindungan hukum bagi konsumen pengguna produk kosmetik tanpa ijin telah dijelaskan di atas dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan yang telah ada. Disini dimaksudkan bahwa selain undang-undang dan peraturan yang mengatur tentang itu peran masyarakat sangat penting dalam hal ini. Khusunya konsumen pengguna produk kosmetik Ilegal. Thesis entitled "Liability of Illegal Cosmetics Manufacturers for Consumer Losses", which aims to find out: producers' liability for the circulation of illegal cosmetics that harm consumers, and government efforts in protecting consumers from the circulation of illegal cosmetics. The research method used is normative juridical with the consideration that the starting point of research analysis of legislation relating to issues that will be discussed by the author, especially legislation relating to Civil Procedure Law. Based on the results of the study, it can be concluded: Business operators must be held accountable to consumers who have suffered losses due to cosmetic products sold in the market. The principle of absolute responsibility is so that there is no recurrence for businesses to cheat to sell cosmetic products that can result in losses for consumers. every disadvantaged consumer can sue business actors through the institution tasked with resolving disputes between consumers and business actors or through the courts within the general court environment. For factors that make people buy illegal cosmetics products sometimes business actors sell cosmetics by offering very cheap prices to consumers so consumers are interested in buying it, so consumers need more to buy cosmetic products; Cosmetic supervision is carried out by the Head of BPOM. Includes the implementation of functions of at least the standardization of assessment, certification. Monitoring, testing, checking, investigating, carried out on the import production activities, distribution of usage, and promotion of cosmetics. guarantee the quality and safety of cosmetics in circulation. Supervision in the circulation of cosmetics does not only lie with the central government. But supervision in the regions is carried out by delegation of the field of supervision to the Department of Trade and Industry as well as the POM Agency and other relevant agencies. Legal protection for consumers who use cosmetics products without permission has been explained above in existing laws and regulations. Here it is intended that besides the laws and regulations governing the role of the community is very important in this regard. Especially consumers of Illegal cosmetic product users.

Item Type:	Thesis (Masters (S2))
Uncontrolled Keywords:	tanggung gugat, produsen, konsumen, kosmetik ilegal, accountability, producers, consumers, illegal cosmetics
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law > Master in Law Sciences Study Program
Depositing User:	Fitriani Fatmawati UWKS
Date Deposited:	23 Sep 2020 01:20
Last Modified:	23 Sep 2020 01:20
URI:	http://erepository.uwks.ac.id/id/eprint/7444

Actions (login required)

View Item

Downloads