Karakteristik dan daya ikat norma hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara bebas dan bersih korupsi, kolusi dan nepotisme

Tanaem, Amseki Baslius P. (2020) Karakteristik dan daya ikat norma hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara bebas dan bersih korupsi, kolusi dan nepotisme. Bachelor (S1) thesis, Wijaya Kusuma Surabaya University.

Text COVER.pdf Download (3MB)

Abstract

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang terdapat di dalam hierarki perundang-undangan Indonesia. Ketetapan MPR berkedudukan di bawah UUD RI 1945 dan di atas undang-undang, hal tersebut diatur dalam Pasal 7 (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Kedudukan Ketetapan MPR di sini dalam hierarki peraturan perundang-undangan tersebut dipengaruhi oleh kedudukan lembaga MPR sebagai lembaga tertinggi negara, sebelum diamandemennya UUD RI 1945. Ketentuan-ketentuan yang tersirat di dalam Pasal 3 dan Pasal 6 ayat (2) UUD RI 1945 sebelum amandemen. MPR sebagai lembaga tertinggi negara bertugas untuk menetapkan UUD dan GBHN sebagai bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat. Namun, bergesernya kedudukan MPR yang tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara berpengaruh pada kedudukan Ketetapan MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pasca diamandemennya UUD RI 1945 kedudukan MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara, sehingga MPR tidak dapat lagi mengeluarkan ketetapan-ketetapan yang bersifat mengatur (regeling). Oleh sebab itu, semua Ketetapan MPR baik itu Ketetapan MPRS maupun Ketetapan MPR yang diterbitkan sejak tahun 1960 sampai dengan tahun 2002 harus ditinjau status hukumnya, sebagaimana diatur dalam Pasal I Aturan Tambahan UUD RI 1945 sesudah amandemen. Diterbitkannya Ketetapan MPR No. I/MPR/2003 dapat diketahui bahwa terdapat 14 Ketetapan MPR/S yang masih dinyatakan berlaku, dinyatakan berlaku dengan ketentuan tertentu maupun dinyatakan berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang. Salah satu Ketetapan MPR yang masih berlaku adalah Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Penelitian ini bertujuan pertama untuk mengetahui, memahami, serta menganalisis tentang bagaimana karakteristik norma hukum dalam TAP MPR No. XI/MPR/1998 dengan membedah karakteristik dari norma-norma hukum. Kedua, untuk mengetahui, memahami, serta menganalisis tentang bagaimana daya ikat norma hukum dalam TAP MPR No. XI/MPR/1998 dengan penegakan hukum ditindaklanjutinya norma-norma hukum yang ada pada TAP MPR a quo. Metode Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan Pertama : bahwa karakteristik norma hukum pada TAP MPR No. XI/MPR/1998 Dari segi isinya secara umum, merupakan norma hukum berupa perintah yang umum-konkret dan daya lakunya bersifat dauerhafting. Daya laku norma hukum pada TAP MPR a quo bersifat terus-menerus dan berakhir dengan dibentuknya undang-undang sebagaimana telah disebutkan di atas. Kedua : Secara normatif, kekuatan mengikat dan keberlakuan norma-norma hukum dalam TAP MPR No. XI/MPR/1998 telah selesai dengan ditindaklanjutinya oleh lembaga-lembaga penyelenggara negara. Kata Kunci : Daya ikat, karakteristik, ketetapan MPR, norma hukum

Item Type:	Thesis (Bachelor (S1))
Uncontrolled Keywords:	Karakteristik dan Daya Ikat Norma Hukum
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law > Law Sciences Study Program
Depositing User:	Amseki Baslius P.Tanaem
Date Deposited:	03 Aug 2020 07:24
Last Modified:	03 Aug 2020 07:24
URI:	http://erepository.uwks.ac.id/id/eprint/6679

Actions (login required)

View Item

Downloads