Perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh yang mengalami kecelakaan kerja tidak diikutsertakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial oleh perusahaan

Indrayani, Ni Luh Ayu Dita (2020) Perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh yang mengalami kecelakaan kerja tidak diikutsertakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial oleh perusahaan. Bachelor (S1) thesis, Wijaya Kusuma Surabaya University.

Text ABSTRAK.pdf Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/Buruh Yang Mengalami Kecelakaan Kerja Tidak Diikutsertakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Oleh Perusahaan bertujuan pertama untuk menjelaskan bentuk perlindungan terhadap pekerja/buruh yang mengalami kecelakaan kerja tidak diikutsertakan BPJS oleh Perusahaan. Kedua untuk menjelaskan upaya apa yang harus ditempuh oleh pekerja/buruh, apabila perusahaan tidak bertanggung jawab terhadap kecelakaan kerja. Metode Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode Penelitian Normatif yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan materi yang dibahas. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan, Pertama: bentuk perlindungan terhadap pekerja/buruh yang mengalami kecelakaan kerja tidak diikutsertakan BPJS oleh Perusahaan yaitu adanya upaya perlindungan preventif dengan menyediakan klinik untuk berobat dan adanya upaya perlindungan represif yaitu dengan memberikan santunan pengobatan bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja yang tidak diikutsertakan dalam BPJS Ketenagakerjaan. Kedua: upaya yang ditempuh pekerja/buruh, apabila perusahaan tidak bertanggung jawab atas kecelakaan kerja yaitu dengan cara melaporkan ke Kantor Disnaker, jika perusahaan tidak mematuhi aturan yang telah ada dengan diikutsertakannya BPJS oleh Perusahaan maka akan terkena sanksi pencabutan izin usaha. Pencabutan izin usaha yang dimaksud adalah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013, jika perusahaan dalam bentuk BUMN yang mencabut yaitu Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah tergantung wilayah administratifnya. Kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas jika perusahaan dalam bentuk swasta maka pencabutannya berdasarkan RUPS dan penetapan pengadilan (Pasal 142 UUPT). Yang berhak mencabut izin usaha yaitu Pemerintah, tergantung dengan jenis usaha yang dilakukan. Cara menyelesaikan masalah tersebut dengan adanya jalur litigasi (secara mediasi dan konsiliasi, atau juga bisa mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial) dan non litigasi (penyelesaian terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat). Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pekerja/Buruh, Kecelakaan Kerja, BPJS Ketenagakerjaan - ABSTRACT The study entitled Legal Protection of Workers/Laborers Who Have Work Accidents Not Included by the Social Security Organizing Agency By the Company aims first to explain the form of protection for workers/laborers who have work accidents not included by the Company BPJS. Second, to explain what efforts should be taken by workers/laborers, if the company is not responsible for work accidents. The research method used in this thesis uses the Normative Research method which is a library research, namely research on the laws and regulations and the literature relating to the material discussed. Based on the results of the study can be concluded, First: the form of protection for workers/laborers who have workplace accidents not included by BPJS by the Company, namely the existence of preventive protection measures by providing clinics for treatment and repressive protection measures namely by providing medical assistance for workers who have work accidents which is not included in the BPJS. Second: efforts taken by workers/laborers, if the company is not responsible for work accidents, that is by reporting to the Manpower Office, if the company does not comply with existing regulations with the inclusion of BPJS by the Company it will be subject to sanctions for revocation of business licenses. The revocation of the intended business license is regulated in Government Regulation Number 86 Year 2013, if the company in the form of a revoked SOE is the Central Government/Regional Government depending on its administrative region. Then it is regulated in Law Number 40 Year 2007 concerning Limited Liability Companies if the company is in a private form, then the revocation is based on the GMS and a court determination (Article 142 UUPT). The government has the right to revoke a business license, depending on the type of business being carried out. The way to resolve the problem is through litigation channels (mediation and conciliation, or can also file a lawsuit to the Industrial Relations Court) and non-litigation (first settlement through bipartite negotiations by deliberation to reach consensus). Keywords : Legal Protection, Workers/Laborers, Work Accidents, BPJS Employment

Item Type:	Thesis (Bachelor (S1))
Uncontrolled Keywords:	Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pekerja/Buruh, Kecelakaan Kerja, BPJS Ketenagakerjaan
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law > Law Sciences Study Program
Depositing User:	Ni Luh Ayu Dita Indrayani
Date Deposited:	12 Mar 2020 06:43
Last Modified:	12 Mar 2020 06:43
URI:	http://erepository.uwks.ac.id/id/eprint/6186

Actions (login required)

View Item

Downloads