Kepastian hukum sanksi pidana terkait penyampaian surat pemberitahuan berdasarkan hukum perpajakan di Indonesia

Adiyanto, . (2020) Kepastian hukum sanksi pidana terkait penyampaian surat pemberitahuan berdasarkan hukum perpajakan di Indonesia. Bachelor (S1) thesis, Wijaya Kusuma Surabaya University.

Text ABSTRAKS.pdf Download (895kB)

Abstract

Penelitian yang berjudul Kepastian Hukum Sanksi Pidana Terkait Penyampaian Surat Pemberitahuan Berdasarkan Hukum Perpajakan di Indonesia bertujuan pertama untuk mengetahui, memahami serta menganalisis tentang bagaimana kepastian hukum dalam penyampaian surat pemberitahuan dari wajib pajak dan mengetahui bagaimana formulasi hukum pidana yang seharusnya terkait penyampaian surat pemberitahuan menurut hukum perpajakan di Indonesia. Metode Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif yang merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur berkaitan dengan materi yang dibahas. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan Pertama: berlakunya sanksi pidana dalam ketentuan Pasal 13A, Pasal 38 dan Pasal 39 UU KUP tidak mengatur sejauh mana serta tidak terdapat barometer mengenai kealpaan dan kesengajaan dalam pelanggaran tidak penyampaian surat pemberitahuan pajak atau menyampaikan surat pemberitahuan pajak yang tidak benar, tidak lengkap. Unsur penyampaian surat pemberitahuan yang tidak lengkap tidak diatur sedemikian rupa dalam UU KUP maupun penjelasannya sehingga wajib pajak tidak mengetahui penyampaian surat pemberitahuan yang dirasa sudah lengkap itu seperti apa tidak diatur secara tegas. Kedua; penegakan hukum perpajakan memuat salah satu norma dalam ketentuan hukum pidana harus selaras dengan konsep dasar hukum perpajakan. Dalam rangka penegakan hukum untuk meningkatkan penerimaan negara, perlu dilakukan revisi atas regulasi perpajakan yaitu dalam UU KUP khususnya mengenai sanksi pidana dalam penyampaian surat pemberitahuan pajak. Revisi atas regulasi tersebut harus mempertegas mengenai batasan, barometer wajib pajak dikatakan lalai dan sengaja tidak menyampaikan surat pemberitahuan dan unsur tidak benar dan tidak lengkap dalam penyampaian surat pemberitahuan.

Item Type:	Thesis (Bachelor (S1))
Uncontrolled Keywords:	Perpajakan, Sanksi Pidana, Surat Pemberitahuan
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law > Law Sciences Study Program
Depositing User:	Adiyanto .
Date Deposited:	10 Mar 2020 04:06
Last Modified:	10 Mar 2020 04:06
URI:	http://erepository.uwks.ac.id/id/eprint/5892

Actions (login required)

View Item

Downloads