Kewenangan DPRD Dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program kewirausahaan di Kabupaten Bangkalan

Cahyono, Seto and Wulandari, Santhi (2018) Kewenangan DPRD Dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program kewirausahaan di Kabupaten Bangkalan. In: Seminar Nasional Dies Natalis ke 37 UWKS, 31 Juli 2018, universitas wijaya kusuma surabaya.

	Text cover.pdf Download (126kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (167kB)
	Text Full Paper Pak Seto.pdf Download (278kB)

Abstract

Salah satu tujuan dibentuknya pemerintah daerah adalah untuk mempercepat pelayanan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat tersebut, membentuk beberapa program antara lain adalah pemberdayaan masyarakat dalam kewirausahaan atau entrepeneurship. Oleh karena itu setiap pemerintah daerah harus berusaha membuat kebijakan yang dapat mendorong masyarakat dari luar melakukan kegiatan usaha di wilayah kabupaten. Kabupaten Bangkalan sebagai salah satu daerah penggerak perekonomian masyarakat, yang mempunyai tanggungjawab untuk mewujudkan program kewirausahaan secara nyata dan berdampak kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Mengingat kegiatan kewirausahaan itu cukup luas, maka program yang dicanangkan memerlukan dukungan dan peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut DPRD) setempat. Program kewirausahaan antara lain menyangkut peningkatan SDM, Permodalan atau investasi, Inovasi usaha memerlukan anggaran dan strategi implementasi yang tepat. DPRD melalui fungsi dan kewenangan seharusnya memberikan dukungan politik terhadap kebijakan pemerintah daerah, baik dalam bentuk peraturan daerah, peraturan bupati maupun kebijakan anggaran melalui APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Secara umum Kewirausahaan di sektor UMKM terdapat tujuan yang hendak dicapai namun juga muncul kendala dalam perwujudannya, yaitu: 1. Entreprenuership menjadi salah satu penggerak roda perekonomian nasional 2. Peningkatan pendapatan perkapita masyarakat 3. Mengurangi jumlah pengangguran 4. kegiatan usaha entreprenuership sering diabaikan karena dianggap kurang berperan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, padahal sebenarnya usaha kecil menengah sangat berperan dalam menciptakan lapangan kerja dan proses pemerataan kesejahteraan masyarakat. Makalah ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dan dilengkapi dengan pencarian data melalui inteview (wawancara). Kata Kunci : DPRD, kewenangan, kewirausahaan, kesejahteraan

Item Type:	Conference or Workshop Item (Paper)
Uncontrolled Keywords:	DPRD, kewenangan, kewirausahaan, kesejahteraan
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law > Law Sciences Study Program
Depositing User:	-
Date Deposited:	07 Feb 2019 03:17
Last Modified:	07 Feb 2019 03:17
URI:	http://erepository.uwks.ac.id/id/eprint/3067

Actions (login required)

View Item

Downloads