KEWENANGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TERHADAP PENGAWASAN PENCANTUMAN PERINGATAN KESEHATAN PADA KEMASAN ROKOK

Fathurrozy, Moch. Jauhirul Fathurrozy (2026) KEWENANGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TERHADAP PENGAWASAN PENCANTUMAN PERINGATAN KESEHATAN PADA KEMASAN ROKOK. [Tugas Akhir/Skripsi]

	Text ABSTRAK.pdf Download (819kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (453kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (413kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (489kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (341kB)
	Text DAFTAR BACAAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (340kB)
	Text Jurnal.pdf Restricted to Repository staff only Download (42kB)
	Text Presentase Turnitin.pdf Download (176kB)
	Text Turnitin SKRIPSI Moch. Jauhirul Fathurrozy NPM 20300125.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Pencantuman peringatan kesehatan pada kemasan rokok merupakan instrumen hukum preventif yang bertujuan memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat mengenai bahaya konsumsi produk tembakau sekaligus sebagai wujud perlindungan kesehatan masyarakat dan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta prosedur pelaksanaan pengawasan terhadap kepatuhan pencantuman peringatan kesehatan pada kemasan rokok berdasarkan kerangka hukum terbaru. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan BPOM dalam pengawasan kemasan rokok merupakan kewenangan atribusi yang bersumber dari Perpres No. 80 Tahun 2017, UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, PP No. 28 Tahun 2024, serta PerBPOM No. 18 Tahun 2025. Prosedur pengawasan dilaksanakan melalui tahapan sistematis meliputi perencanaan berbasis risiko, pemeriksaan fisik kemasan, pengambilan sampel dan dokumentasi, evaluasi indikator kepatuhan, hingga tindak lanjut berupa pembinaan, perintah perbaikan, penarikan produk, serta rekomendasi sanksi administratif. Efektivitas pengawasan masih menghadapi tantangan pada harmonisasi regulasi teknis, koordinasi antarinstansi, serta keterbatasan jangkauan wilayah pengawasan. Kata Kunci: Kewenangan BPOM, Peringatan Kesehatan, Kemasan Rokok, Hukum Administrasi Negara, Perlindungan Konsumen.

Item Type:	Tugas Akhir/Skripsi
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law
Depositing User:	30 MOCH. JAUHIRUL FATHURROZY UWKS
Date Deposited:	12 Oct 2026 06:00
Last Modified:	12 Oct 2026 06:01
URI:	http://erepository.uwks.ac.id/id/eprint/24129

Actions (login required)

View Item

Downloads