PIDANA MATI SEBAGAI PIDANA KHUSUS YANG BERSIFAT ALTERNATIF DALAM KUHP NASIONAL (UNDANG – UNDANG NO. 1 TAHUN 2023)

Martio, Pratama Alifiandi (2026) PIDANA MATI SEBAGAI PIDANA KHUSUS YANG BERSIFAT ALTERNATIF DALAM KUHP NASIONAL (UNDANG – UNDANG NO. 1 TAHUN 2023). Masters (S2) thesis, Wijaya Kusuma Surabaya University.

[img] Text
Abstract.pdf

Download (1MB)
[img] Text
Bab I.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (298kB)
[img] Text
Bab II.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (385kB)
[img] Text
Bab III.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (388kB)
[img] Text
Bab IV.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (209kB)
[img] Text
Dafpus.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (224kB)
[img] Text
Turnitis Presentase.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (98kB)
[img] Text
Hasil_Tunritin_Tesis_07_Pratama Alifiandi.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (1MB)
[img] Text
Jurnal Pratama Alifiandi M.docx
Restricted to Repository staff only

Download (385kB)
Official URL: https://uwks.ac.id

Abstract

ABSTRAK Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 membawa perubahan mendasar dalam sistem pemidanaan di Indonesia, khususnya terkait pidana mati. Dalam KUHP Nasional, pidana mati tidak lagi diposisikan sebagai pidana pokok, melainkan sebagai pidana khusus yang bersifat alternatif dan dijatuhkan secara terbatas. Pergeseran ini mencerminkan arah pembaruan hukum pidana yang berorientasi pada nilai kemanusiaan, keadilan substantif, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum primer dan sekunder dianalisis secara kualitatif untuk mengkaji konsep pidana mati sebagai pidana alternatif, mekanisme penerapannya, serta implikasinya terhadap tujuan pemidanaan modern dalam sistem hukum pidana Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 hanya dapat dijatuhkan secara selektif terhadap kejahatan luar biasa dengan kemungkinan pengalihan ke pidana penjara melalui masa percobaan. Meskipun mencerminkan pendekatan pemidanaan yang lebih humanis, pengaturan ini masih memerlukan pedoman pemidanaan yang jelas, evaluasi objektif, dan penguatan sistem pemasyarakatan agar selaras dengan arah reformasi hukum pidana nasional. Kata Kunci: Pidana Mati; Pidana Alternatif; KUHP Nasional; Pemidanaan Modern; Keadilan Substantif.

Item Type: Thesis (Masters (S2))
Uncontrolled Keywords: Pidana Mati; Pidana Alternatif; KUHP Nasional; Pemidanaan Modern; Keadilan Substantif.
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Master in Law Sciences Study Program
Depositing User: Pratama Alifiandi Martio
Date Deposited: 20 Apr 2026 03:20
Last Modified: 20 Apr 2026 03:20
URI: http://erepository.uwks.ac.id/id/eprint/22444

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year