PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMILIK PRODUK HASIL HUTAN YANG TIDAK SAH

Hasan, Ahmad zacky (2026) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMILIK PRODUK HASIL HUTAN YANG TIDAK SAH. [Tugas Akhir/Skripsi] (Unpublished)

	Text Abstrak zaky.pdf Download (1MB)
	Text SKRIPSI DINUAWAK Bab 1 12-26.pdf Restricted to Repository staff only Download (172kB)
	Text SKRIPSI DINUAWAK Bab 2 27-46.pdf Restricted to Repository staff only Download (293kB)
	Text SKRIPSI DINUAWAK Bab 3 47-66.pdf Restricted to Repository staff only Download (382kB)
	Text SKRIPSI DINUAWAK Bab 4 67-69.pdf Restricted to Repository staff only Download (85kB)
	Text SKRIPSI DINUAWAK Daftar Pustaka 70-74.pdf Download (138kB)
	Text SKRIPSI DINUAWAK Turnitin.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text Jurnal zacky(1).pdf Restricted to Repository staff only Download (150kB)

Abstract

Penegakan hukum terhadap pemilik produk hasil hutan yang tidak sah, keberadaan lingkungan yang sehat dan lestari menjadi prasyarat utama untuk mendukung kesejahteraan masyarakat serta Pembangunan berkelanjutan. Peraturan hukum atas pengelolaan hasil hutan yang tidak sah, khususnya pada peraturan hukum atas produk hasil hutan yan tidak sah yang meliputi klasifikasi produk hasil hutan dan aturan hukum atas produk hasi hutan yang tidak sah. Penelitian hukum normatif yang sering disebut juga sebagai penelitian yang sering dikenal sebagai penilitian kepustakaan atau studi dokumen, karena fokus utamanya pada analisis peraturan tertulis dan sumber-sumber hukum lainnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan undang-undang (statute approach). Selain itu, peneliti juga menerapkan pendekatan kasus (case approach) dengan cara mengkaji dan mengamati kasus- kasus yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti. Hasil penelitian ini menyatakan produk hasil hutan ilegal di Indonesia telah lengkap melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 mulai dari perizinan hingga sanksi pidana implementasinya belum optimal akibat pengawasan lemah, kapasitas aparat terbatas, serta penyalahgunaan wewenang dan pemalsuan dokumen. Hal ini mencerminkan kesenjangan antara norma ideal dan praktik lapangan, yang menuntut perbaikan kelembagaan serta tata kelola secara komprehensif. Penjatuhan pidana terhadap pemilik atau penguasa hasil hutan tanpa dokumen sah, sebagaimana diatur Pasal 12 huruf d dan Pasal 83, menjadi instrumen krusial untuk menjaga kelestarian hutan, dengan sanksi penjara, denda, perampasan barang, dan pencabutan izin, yang diperluas melalui Pasal juncto KUHP untuk menjerat seluruh rantai pelaku secara efektif. Kata kunci: Penegakan hukum, Produk hasil hutan.

Item Type:	Tugas Akhir/Skripsi
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law > Law Sciences Study Program
Depositing User:	30 Ahmad Zacky Hasan 22300090
Date Deposited:	15 Apr 2026 03:15
Last Modified:	15 Apr 2026 03:15
URI:	http://erepository.uwks.ac.id/id/eprint/22331

Actions (login required)

View Item

Downloads