Motif Hibah Dalam Tindak Pidana Gratifikasi Sebagai Alasan Pemaaf

Kurniawan, Rizky Taqwa (2025) Motif Hibah Dalam Tindak Pidana Gratifikasi Sebagai Alasan Pemaaf. [Tugas Akhir/Skripsi] (Unpublished)

	Text ABSTRAK.pdf Download (3MB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (14MB) | Request a copy
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (5MB) | Request a copy
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (5MB) | Request a copy
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (1MB)
	Text JURNAL RIZKY TAQWA KURNIAWAN (1).pdf Restricted to Repository staff only Download (898kB) | Request a copy
	Text HASIL TURNITIN PROSENTASE.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy
	Text HASIL TURNITIN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Tindak pidana gratifikasi diangap sebagai jenis korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ini juga disebut sebagai Tindak Pidana Korupsi Pegawai Negeri yang menerima gratifikasi, yang dijelaskan dalam Pasal 12B dan Pasal 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, belum ada penjelasan yang jelas tentang undang-undang yang mengatur tentang pemberian gratifikasi yang berasal dari konteks budaya. Hal ini menyebabkan perdebatan tentang pengaturan gratifikasi di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena terdapat kelemahan yang muncul dalam pengaturan pemberian gratifikasi yang dapat dikaitkan dengan budaya yang berkembang di masyarakat Indonesia. Selain itu, perlu dilakukan perbaikan dalam struktur pengaturan sertifikasi yang sesuai dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbasis pada nilai-nilai keadilan yang menjadi prinsip. Agar masalah tersebut dapat diselesaikan, maka diperlukan suatu metode dalam penelitian seperti studi yuridis normatif, dengan pendekatan yang berfokus pada hukum doktrinal, normatif, atau positivisme. Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa hukum dasar, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tipe penelitian yang dipakai adalah penelitian yuridis normatif, yang memanfaatkan peraturan yang ada untuk mengumpulkan informasi mengenai tindak pidana gratifikasi dan pemberian hibah. Selanjutnya, data sekunder adalah informasi yang didapat dari buku, hasil penelitian, dan jurnal ilmiah. Dalam penelitian ini, diketahui bahwa ada perbedaan antara gratifikasi dan hibah. Gratifikasi dilakukan untuk mendapatkan sesuatu dengan cara yang melanggar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di sisi lain, hibah adalah suatu bentuk pemberian yang dilaksanakan dengan tujuan yang tidak bertentangan dengan hukum. Sementara itu, aturan mengenai tindak pidana gratifikasi yang berkaitan dengan hibah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 12b dan Pasal 12c. Kata Kunci: Gratifikasi, Hibah, Tindak Pidana Korupsi. ABSTRACT The crime of gratification is considered as part of the act of corruption regulated in Law Number 20 of 2001 concerning the Regulation of Corruption Crimes referred to as the CorruptionCrime of Civil Servants Receiving Gratuities which is regulated in Article 12B and Article 12C of Law Number 20 of 2001 concerning the Regulation of Corruption Crimes. However, there is no explanation regarding the laws that regulate gratification/gifts that originate from the cultural context. This has triggered a debate regarding the regulation of gratuity in the Laws of the Anti-Corruption Law, because the weaknesses that arise in the regulation of gratuity are related to the culture that has developed in the Indonesian society. . In addition, a reconstruction of the regulation of gratuity in the Laws of the Anti-Corruption Law is needed based on other values that are held as principles. In order for this dispute to be resolved, a research method is needed, such as normative juridical, with research that is different from doctrinal/normative/positivism law. The data sources used in this research included primary legal sources, consisting of the 1945 Constitution, the Criminal Code, the Criminal Code, and Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption. The type of research used was normative juridical research, namely examining existing regulations to obtain information on the criminal acts of gratification and grants. The data obtained was secondary data, derived from books, research results, and scientific journals. This research found that there are differences between gratification and grants. Gratuities are made to obtain something through means that violate Law Number 31 of 1999, as amended by Law Number20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption. Grants are gifts given for purposes that do not violate the law. Meanwhile, regulations regarding criminal acts of gratification through grants are regulated in Law Number 20 of2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts ofCorruption, Article 12 b andArticle 12 c. Keywords: Gratification, Grant, Corruption Crime.

Item Type:	Tugas Akhir/Skripsi
Uncontrolled Keywords:	Gratifikasi, Hibah, Tindak Pidana Korupsi. Keywords: Gratification, Grant, Corruption Crime.
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law > Law Sciences Study Program
Depositing User:	30 RIZKY TAQWA KURNIAWAN UWKS
Date Deposited:	21 May 2026 02:44
Last Modified:	21 May 2026 02:44
URI:	http://erepository.uwks.ac.id/id/eprint/22154

Actions (login required)

View Item

Downloads