Leo, Christiano (2025) PENERAPAN ASAS RES JUDICATA TERKAIT PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI ( PK ) DALAM PERKARA PERDATA NOMOR : 24/Pdt.G/2019/PN Lbj. [Tugas Akhir/Skripsi]
![]() |
Text
ABSTRAK.pdf Download (1MB) |
![]() |
Text
BAB 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) |
![]() |
Text
BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
![]() |
Text
BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (190kB) |
![]() |
Text
Dokumen skripsi Daftar Pustaka.pdf Restricted to Repository staff only Download (659kB) |
![]() |
Text
Dokumen Turnitin full.pdf Restricted to Repository staff only Download (8MB) |
![]() |
Text
Dokumen Turnitin.pdf Download (135kB) |
![]() |
Text
karya tulis ilmiah syarat yudisium ( Christiano ).pdf Restricted to Repository staff only Download (562kB) |
Abstract
Asas Res Judicata merupakan pıinsip fundamental dalam hükum acara perdata yang menegaskan bahwa suatu perkara yang telah diputus oleh pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hükum tetap tidak dapat dipeıiksa kembali oleh pengadilan yang sama atau pengadilan lain dengan pokok perkara yang identik. Asas ini berfimgsi untuk memberikan kepastian hulaıın, menjaga stabilitas dalam penyelesaian sengketa, şefta menghindari lahirnya putusan yang saling beftentangan. Namım, dalam praktiknya, sistem hükum di Indonesia masih membıdça mang bagi diajukannya upaya hükum luar biasa benıpa Peninjauan Kembali (PK), meskipun putusan tersebut telah Inkracht Van Gewijsde. Hal ini menimbulkan problematika dalam penerapan asas Res Judicata, khususnya dalam perkara perdata, karena terdapat ketegangan antara perlindungan terhadap kepastian hükum dan kebutuhan untuk mencapai keadilan substantif bagi para pihak yang dimgikan oleh putusan yang dianggap keliru atau tidak adil.Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana penerapan asas Res Judicata dihubungkan dengan mekanisme Peninjauan Kembali dalam perkara perdata, şefta bagaimana Mahkaınah Agung sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman memposisikan asas tersebut dalam putusan-putusan Peninjauan Kembali. Metode penelitian yang digunakan adalah yuıidis noımatif, dengan pendekatan perundang-undangan, doktrinal, dan stildi kasus terhadap beberapa putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung yang relevan. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun Peninjauan Kembali diatur secara ketat dalam Pasal 67 Undang-Undang Mahkamah Agung, dalam praktiknya masih terdapat potensi penyalahgunaan mekanisme Peninjauan Kembali yang dapat meredıksi nilai asas Res Judicata. Di sisi lain, Mahkamah Agung juga menghadapi dilema dalam menyeimbangkan antara kepastian hükum dan keadilan substantif, khususnya dalam perkara yang melibatkan peneınuan baru ( novum ) atau keldıilafan hakim yang nyata. Berdasarkan malisis yang dilakukan, penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan asas Res Judicata dalam konteks Peninjauan Kembali hanıs dilakukan secara hati-hati dengan tetap menjunjung tinggi pnnsip kehati-hatian, proporsionalitas, dan kepastian hidramı. Untuk itli, diperlukan pembaruan kebijakan hükum acara perdata, baik dalam bentıık revişi undang-undang maupun penegasan melalui Yurisprudensi, guna mempeıjelas batas-batas Peninjauan Kembali dan memastikan bahwa asas Res Judicata tetap dihormati tanpa mengorbankan akses terhadap keadilan. Kata Kunci: Res Judicata, Peninjauan Kembali, Perkara Perdata, Kekuatan Hükum Tetap, Kepastian Hukuın, Keadilan Substantif.
Item Type: | Tugas Akhir/Skripsi |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Faculty of Law |
Depositing User: | 30 Christiano Andrian Leo UWKS |
Date Deposited: | 25 Sep 2025 03:04 |
Last Modified: | 25 Sep 2025 03:04 |
URI: | http://erepository.uwks.ac.id/id/eprint/21217 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
Downloads
Downloads per month over past year