PERANAN PENGAWASAN DISNAKERTRANS JAWA TIMUR TERHADAP PEMBERIAN HAK UPAH LEMBUR BAGI TENAGA KERJA

Ardana, Diva Maya (2025) PERANAN PENGAWASAN DISNAKERTRANS JAWA TIMUR TERHADAP PEMBERIAN HAK UPAH LEMBUR BAGI TENAGA KERJA. [Tugas Akhir/Skripsi] (Unpublished)

	Text ABSTRAK SKRIPSI DIVA.pdf Download (483kB)
	Text BAB 1 SKRIPSI DIVA.pdf Restricted to Repository staff only Download (606kB)
	Text BAB 2 SKRIPSI DIVA.pdf Restricted to Repository staff only Download (643kB)
	Text BAB 3 SKRIPSI DIVA.pdf Restricted to Repository staff only Download (595kB)
	Text BAB 4 SKRIPSI DIVA.pdf Restricted to Repository staff only Download (388kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA SKRIPSI DIVA.pdf Restricted to Repository staff only Download (522kB)
	Text LAMPIRAN SKRIPSI DIVA.pdf Restricted to Repository staff only Download (504kB)
	Text LAPORAN CEK PLASGIASI 1 DIVA.pdf Restricted to Repository staff only Download (55kB)
	Text LAPORAN CEK PLAGIASI 2 DIVA.pdf Restricted to Repository staff only Download (5MB)
	Text JURNAL DIVA.pdf Restricted to Repository staff only Download (410kB)

Abstract

Skripsi ini berjudul Peranan Pengawasan Disnakertrans Jawa Timur Terhadap Pemberian Upah Lembur Bagi Tenaga Kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami dari Peranan pengawasan Disnakertrans Jawa Timur terhadap pemberian hak upah lembur bagi tenaga kerja dan Akibat Hukum yang terjadi jika perusahaan tidak memberikan hak upah lembur pada pekerja. Metode penelitian pada skirpsi ini yang digunakan merupakan Tipologi penelitian dengan pendekatan penelitian Normatif yang berfokus pada pendekatan Peraturan Perundang-undangan dan Pendekatan Konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah Undang-undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang. Kesimpulan yang di dapat pada permasalahan pertama adalah Pengawasan terhadap pemberian hak upah lembur merupakan salah satu tanggung jawab penting Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Timur dalam memastikan terpenuhinya hak-hak tenaga kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upah lembur merupakan hak yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan untuk memberikan kompensasi yang adil bagi pekerja yang melebihi jam kerja normal. Disnakertrans memiliki tugas penting dalam memastikan bahwa perusahaan mematuhi peraturan yang berlaku terkait pemberian upah lembur. Kesimpulan permasalahn yang di dapat pada permasalahan kedua adalah akibat hukum yang terjadi jika perusahaan tidak memberikan hak upah lembur pada tenaga kerja. Akibatnya perusahaan mendapatkan peringatan dari Disnakertrans berupa nota peringatan yang diharuskan memberikan kewajiban bagi tenaga kerja berupa hak upah lembur. Jika perusahaan tersebut masih tetap tidak memberikan hak upah lembur kepada pekerja maka menurut Uundang-undang ketenagakerjaan dapat dikenai sanksi denda dan sanksi administratif.

Item Type:	Tugas Akhir/Skripsi
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law > Law Sciences Study Program
Depositing User:	uwks Diva Maya Ardana
Date Deposited:	05 May 2025 03:55
Last Modified:	05 May 2025 03:55
URI:	http://erepository.uwks.ac.id/id/eprint/20139

Actions (login required)

View Item

Downloads