HAMBATAN EKSEKUSI PASCA PUTUSAN HAK ASUH ANAK INKRACHT DI PENGADILAN NEGERI

Delwinda, Debora Martina (2025) HAMBATAN EKSEKUSI PASCA PUTUSAN HAK ASUH ANAK INKRACHT DI PENGADILAN NEGERI. [Tugas Akhir/Skripsi] (Unpublished)

	Text Awal Judul - Abstract.pdf Download (26MB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (432kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (442kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (382kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (244kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (260kB)
	Text Turnitin Cek Plagiasi 1 (prosentase).pdf Restricted to Repository staff only Download (46kB)
	Text Turnitin Cek Plagiasi 2 (full).pdf Restricted to Repository staff only Download (7MB)
	Text Jurnal Debora Martina D.pdf Restricted to Repository staff only Download (201kB)

Abstract

Eksekusi putusan hak asuh anak pasca perceraian merupakan bagian penting dari sistem peradilan di Indonesia, tetapi sering kali menghadapi hambatan yang kompleks. Penelitian ini membahas prosedur pelaksanaan eksekusi putusan hak asuh anak di Pengadilan Negeri, serta hambatan dan langkah hukum yang dapat dilakukan jika eksekusi gagal. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami secara mendalam prosedur pelaksanaan eksekusi putusan hak asuh anak yang telah inkracht di Pengadilan Negeri, termasuk mekanisme hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis langkah-langkah hukum yang dapat diambil oleh penerima hak asuh anak dalam menghadapi hambatan apabila pelaksanaan eksekusi mengalami kegagalan guna meningkatkan efektivitasnya. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan melalui analisis bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur eksekusi meliputi pengajuan permohonan eksekusi, pemberian peringatan (aanmaning), dan eksekusi paksa. Hambatan utama yang ditemukan adalah ketidakpatuhan pihak Termohon, kurangnya dukungan aparat hukum, dan minimnya koordinasi lintas lembaga. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan pendekatan humanis seperti mediasi dan konseling anak, pelibatan lembaga seperti KPAI dalam mendukung pelaksanaan eksekusi serta regulasi teknis yang lebih terperinci dan kesadaran masyarakat untuk mematuhi putusan pengadilan.

Item Type:	Tugas Akhir/Skripsi
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law > Law Sciences Study Program
Depositing User:	Debora Martina Delwinda
Date Deposited:	30 Apr 2025 05:51
Last Modified:	30 Apr 2025 05:51
URI:	http://erepository.uwks.ac.id/id/eprint/20084

Actions (login required)

View Item

Downloads