PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK KEJAHATAN FORGERY TERKAIT JUAL BELI SAHAM

Permana, Rachmadhani Setya (2025) PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK KEJAHATAN FORGERY TERKAIT JUAL BELI SAHAM. [Tugas Akhir/Skripsi] (Unpublished)

[img] Text
ABSTRAK - Skripsi Rachmadhani.pdf

Download (2MB)
[img] Text
BAB I - Skripsi Rachmadhani.pdf

Download (476kB)
[img] Text
BAB II - Skripsi Rachmadhani.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (363kB)
[img] Text
BAB III - Skripsi Rachmadhani.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (393kB)
[img] Text
BAB IV - Skripsi Rachmadhani.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (220kB)
[img] Text
DAFTAR PUSTAKA - Skripsi Rachmadhani.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (355kB)
[img] Text
Persentase - Plagiasi Skripsi Rachmadhani.pdf

Download (38kB)
[img] Text
Full Teks - Plagiasi Skripsi Rachmadhani.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (6MB)
[img] Text
jurnal - Skripsi Rachmadhani.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (149kB)
Official URL: https://uwks.ac.id

Abstract

Penelitian ini berjudul “Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penanggulangan Tindak Kejahatan Forgery Terkait Jual Beli Saham” yang didasarkan pada pentingnya peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi dan menanggulangi kejahatan forgery yang semakin meningkat, terutama dalam transaksi jual beli saham di pasar modal Indonesia. Permasalahan yang dibahas mencakup pelaksanaan pengawasan oleh OJK terhadap kasus forgery dan perlindungan hukum yang diberikan kepada investor. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis efektivitas pengawasan OJK dalam mencegah dan menangani kejahatan pemalsuan dokumen pada transaksi saham, serta mengevaluasi perlindungan hukum yang diberikan kepada investor. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang- undangan dan konseptual. Analisis dilakukan terhadap undang-undang terkait, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, serta doktrin hukum untuk menilai kepastian hukum dalam perlindungan investor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa OJK memegang peran penting dalam mengatur, mengawasi, dan memberikan sanksi atas pelanggaran di pasar modal. OJK juga memanfaatkan teknologi untuk mendeteksi transaksi mencurigakan secara langsung. Namun, penelitian ini menemukan adanya kendala berupa kurangnya koordinasi antar-lembaga dan rendahnya literasi keuangan masyarakat. Oleh karena itu, penguatan sistem pengawasan serta edukasi kepada investor diperlukan guna meningkatkan perlindungan hukum dan mencegah kejahatan forgery di masa mendatang. Kata Kunci: Otoritas Jasa Keuangan, Pengawasan, Pasar Modal, Perlindungan Investor.

Item Type: Tugas Akhir/Skripsi
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Law Sciences Study Program
Depositing User: 30 Rachmadhani Setya Permana
Date Deposited: 17 Apr 2025 04:02
Last Modified: 17 Apr 2025 04:02
URI: http://erepository.uwks.ac.id/id/eprint/19813

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year