PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIDANA TERHADAP KETIDAKSESUAIAN DOKUMEN KEPABEANAN DENGAN FISIK BARANG DALAM EKSPOR DAN IMPOR

SIMANUNGKALIT, DEWI SARTIKA (2024) PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIDANA TERHADAP KETIDAKSESUAIAN DOKUMEN KEPABEANAN DENGAN FISIK BARANG DALAM EKSPOR DAN IMPOR. Masters (S2) thesis, WIJAYA KUSUMA SURABAYA UNIVERSITY.

	Text ABSTRAK.pdf Download (897kB)
	Text BAB 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (244kB)
	Text BAB 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (179kB)
	Text BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (185kB)
	Text BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (90kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (109kB)
	Text CEK PLAGIASI.pdf Download (439kB)
	Text CEK PLAGIASI FULL TEKS .pdf Restricted to Repository staff only Download (9MB)
	Text ARTIKEL JURNAL.pdf Restricted to Repository staff only Download (259kB)

Abstract

Pertanggungjawaban dalam melakukan tindak pidana kepabeanan merupakan rangkaian kewajiban yang harus ditanggung oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perdagangan internasional. Tanggung jawab ini mencakup berbagai kewajiban, mulai dari penyiapan dokumen yang benar hingga kepatuhan terhadap seluruh peraturan yang berlaku di bidang kepabeanan. Dengan adanya pertanggungjawaban yang jelas, maka kegiatan ekspor impor dapat berjalan dengan aman, lancar, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hukum pidana dalam ekspor impor mengatur tindakan-tindakan yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku dalam kegiatan perdagangan internasional. Tujuannya untuk mencegah dan menindak segala perbuatan yang bertentangan dengan aturan perdagangan internasional. Pelanggaran terhadap aturan ini dapat merugikan negara, masyarakat, atau pihak-pihak lain yang terkait.. Dalam konteks perdagangan internasional, fisik barang merujuk pada karakteristik material dan estetika suatu produk yang dapat diverifikasi secara objektif, seperti dimensi, berat, dan kondisi kemasan. Dokumen kepabeanan adalah kumpulan surat-surat resmi yang berisi data lengkap mengenai barang yang akan diekspor atau diimpor. Dokumen ini berfungsi sebagai izin resmi untuk memindahkan barang melintasi batas negara. Kepabeanan merupakan suatu sistem yang secara resmi mengatur lalu lintas barang yang melintasi batas wilayah suatu negara. Semua aktivitas kepabeanan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Hukum pidana, Fisik barang, dokumen kepabeanan

Item Type:	Thesis (Masters (S2))
Uncontrolled Keywords:	Pertanggungjawaban, Hukum pidana, Fisik barang, dokumen kepabeanan
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law > Master in Law Sciences Study Program
Depositing User:	31 Dewi Sartika simanungkalit Uwks
Date Deposited:	18 Oct 2024 02:05
Last Modified:	18 Oct 2024 02:05
URI:	http://erepository.uwks.ac.id/id/eprint/19403

Actions (login required)

View Item

Downloads