PERAN PEMERINTAH PUSAT TERHADAP PERUSAHAAN JASA KONSTRUKSI SWASTA DALAM PENGERJAAN PROYEK PEMERINTAH

Agustini, Ninik (2024) PERAN PEMERINTAH PUSAT TERHADAP PERUSAHAAN JASA KONSTRUKSI SWASTA DALAM PENGERJAAN PROYEK PEMERINTAH. [Tugas Akhir/Skripsi] (Unpublished)

	Text cover (1).pdf Download (285kB)
	Text Bab 01 (2).pdf Restricted to Repository staff only Download (630kB)
	Text Bab 02 (2).pdf Restricted to Repository staff only Download (583kB)
	Text Bab 03 (2).pdf Restricted to Repository staff only Download (633kB)
	Text Bab 04 (2).pdf Restricted to Repository staff only Download (465kB)
	Text Daftar Pustaka (3).pdf Restricted to Repository staff only Download (501kB)
	Text cek plagiasi persentase.pdf Restricted to Repository staff only Download (26kB)
	Text Cek Plagiasi Ninik A..pdf Download (8MB)
	Text article-6086.pdf Restricted to Repository staff only Download (153kB)

Abstract

Penelitian ini berjudul Peran Pemerintah Pusat Terhadap Perusahaan Jasa Konstruksi Swasta Dalam Pengerjaan Proyek Pemerintah. Penelitian ini mencoba untuk memotret praktik menyimpang dari perjanjian yang telah disepakati dalam pengerjaan jasa konstruksi, utamanya adalah kontrak kerja jasa konstruksi antara pemerintah dengan pihak swasta. Penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah, bagaimana bentuk pengelolaan Kerjasama Perusahaan Jasa Konstruksi Swasta pada penyelenggaraan proyek Pemerintah dan Kebijakan Hukum Pemerintah untuk melindunngi Perusahaan Jasa Konstruksi Swasta yang ikut menyelenggarakan proyek Pemerintah. Skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif. Untuk mengkaji isu hukum di atas, digunakan metode penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk menemukan jawaban atas isu hukum yang dikaji. Dalam hal pengumpulan bahan hukum digunakan teknis studi kepustakaan yang diambil dari sumber-sumber bahan hukum yang representatif, bahan hukum bersumber dari perundang-undangan yang berlaku. Hasil temuan tersebut menjadi ulasan bahwa Pengelolaan Kerjasama Perusahaan Jasa Konstruksi swasta pada penyelenggaraan proyek Pemerintah harus memperhatikan banyak aspek utamanya adalah asas-asas dalam berkontrak, agar kontrak tersebut menjadi proporsional dan berimbang sehingga saling menguntungkan baik pihak penyedia jasa maupun pihak pengguna jasa konstruksi. Dalam hal terjadi permasalahan dalam praktiknya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi memberikan sarana perlindungan hukum ketika terjadi perselisihan antara penyedia jasa konstruksi dan pengguna jasa konstruksi. Perlindungan preventif dan perlindungan hukum represif, penyelesaian sengketa tersebut dapat diselesaikan dengan terlebih dahulu melalui upaya perundingan agar mencapai mufakat dalam penyelesaian permasalahan yang timbul. Namun demikian tidak menutup kemungkinan sengketa yang muncul diselesaikan dengan menggunakan jalur peradilan (litigasi) sebagai ultimum remidium sebagai bentuk perlindungan represif. Kata Kunci : Kebijakan Pemerintah Pusat, Perusahaan Jasa Konstruksi Swasta, Proyek Pemerintah.

Item Type:	Tugas Akhir/Skripsi
Uncontrolled Keywords:	kata kunci abstrak
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law > Law Sciences Study Program
Depositing User:	Supriyo .
Date Deposited:	30 Sep 2024 03:37
Last Modified:	30 Sep 2024 03:37
URI:	http://erepository.uwks.ac.id/id/eprint/18577

Actions (login required)

View Item

Downloads