Bencana Alam Nasional Sebagai Alasan Pemberatan Pidana Dalam Perkara Penyalahgunaan Dana Bantuan Sosial Covid-19

Mawikere, Deva Michael Syadiatra (2024) Bencana Alam Nasional Sebagai Alasan Pemberatan Pidana Dalam Perkara Penyalahgunaan Dana Bantuan Sosial Covid-19. [Tugas Akhir/Skripsi] (Unpublished)

	Text ABSTRAK.pdf Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy
	Text BAB II .pdf Restricted to Repository staff only Download (861kB) | Request a copy
	Text BAB III .pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (79kB) | Request a copy
	Text KARYA ILMIAH.pdf Restricted to Repository staff only Download (510kB) | Request a copy
	Text PLAGIASI.pdf Download (78kB)
	Text DAFTAR BACAAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (245kB) | Request a copy
	Text SKRIPSI DEVA MICHAEL PLAGIASI 18300077.pdf Restricted to Repository staff only Download (11MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian yang berjudul Bencana Alam Nasional Sebagai Alasan Pemberatan Pidana Dalam Perkara Penyalahgunaan Dana Bantuan Sosial Covid-19 , bertujuan untuk mengetahui dan memahami serta menganalisis peraturan yang mengatur tentang pengaturan sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi di masa pandemi Covid-19 Rumusan masalah pada penulisan skripsi ini adalah Pertama, Apakah pandemi Covid-19 merupakan bencana alam nasional Kedua, Apakah pidana mati akibat penyalahgunaan dana bantuan sosial Covid-19 sebagai bencana alam nasional dapat diterapkan.. Metode yang digunakan dalam skripsi ini yakni menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Metode ini dilambangkan dengan metode penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Berdasarkan penelitian yang dilakukan hasil penelitian terdapat suatu kesimpulan. Pertama; Urgensi pengaturan sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi di masa pandemi Covid-19 belum sepenuhnya sesuai untuk diterapkan di Indonesia karena belum memuat aturan bencana non alam sebagai kondisi tertentu yang menyebabkan pelaku tindak pidana korupsi dapat dijatuhi hukuman mati, serta adanya prinsip HAM yang dijunjung tinggi di negara ini, sehingga pengaturan hukuman mati bagi pelaku korupsi di masa pandemi covid-19 dianggap bertentangan dengan undang-undang Hak Asasi Manusia dan merampas hak pelakunya. Kedua: Berdasarkan Analisis Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa Juliari P Batubara dalam putusan Nomor 29/Pid.Sus.Tpk/2021/Pn.Jkt.Pst kurang sesuai karena dalam pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim, perbuatan Juliari Batubara adalah menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri yang berakibat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara pada saat pandemic covid 19. Juliari Batubara juga menurut hukum mampu bertanggungjawab dan melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja dan tidak alasan pemaaf. Maka hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi karena telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 Jo. Undang-undang No 20 tahun 2001 sehingga dengan demikian putusan mejelis hakim yang berisikan pemidanaan kurang tepat. Kata Kunci: Bencana Alam Nasional, Pemberatan Pidana, Penyalahgunaan Dana Bantuan Sosial Covid-19

Item Type:	Tugas Akhir/Skripsi
Uncontrolled Keywords:	Bencana Alam Nasional, Pemberaitain Pidainai, Penyailaihgunaiain Dainai Baintuain Sosiail Covid-19
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law
Depositing User:	Deva Michael Syadiatra Mawikere
Date Deposited:	25 Apr 2024 02:13
Last Modified:	25 Apr 2024 02:13
URI:	http://erepository.uwks.ac.id/id/eprint/18224

Actions (login required)

View Item

Downloads