Muhsin, Mochamad (2023) DAMPAK PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019 TERHADAP KEWENANGAN KREDITOR PEMEGANG HAK FIDUSIA UNTUK EKSEKUSI OBJEK JAMINAN AKIBAT DEBITOR WANPRESTASI. Masters (S2) thesis, wijaya kusuma surabaya university.
Text
01. ABSTRAK.pdf Download (965kB) |
|
Text
08. LAPORAN CEK PLAGIASI.pdf Download (427kB) |
Abstract
ABSTRAK Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Terhadap Kewenangan Kreditor Pemegang Hak Fidusia Untuk Eksekusi Objek Jaminan Akibat Debitor Wanprestasi Salah satu bisnis yang bersinggungan langsung dengan kehidupan ekonomi masyarakat adalah perusahaan leasing. Leasing adalah perjanjian yang berkenaan dengan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang oleh lessor (pemberi sewa) untuk digunakan atau dimanfaatkan oleh lessee (penyewa) dalam jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Penurunan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Indonesia pada masa pandemi juga berpengaruh ke bisnis usaha perusahaan leasing. Hal ini menyebabkan banyak konsumen yang gagal bayar. Selain itu adanya putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 juga mempersulit kinerja dari perusahaan leasing untuk mengembalikan laba yang hilang akibat banyak konsumen yang gagal bayar. Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 ini mengatur agar parate eksekusi akibat debitor wanprestasi harus dilakukan eksekusi melalui putusan pengadilan apabila debitor menolak untuk dilakukannya ekseskusi. Karakteristik lembaga jaminan fidusia sebagai sarana pengikat benda agunan telah dibahas secara spesifik dan detail pada UUJF No 42 Tahun 1999 namun seiring dengan perkembangan jaman perlu ada spesifikasi yang lebih detail dalam penerapannya agar mampu menaungi permasalahan hukum yang terus menyesuaikan perkembangan jaman, seperti pembagian lebih spesifik lagi terkait macam benda terutama benda bergerak yang menjadi objek utama dalam jaminan fidusia yang di terapkan pada model bisnis leasing. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terkesan mengkebiri kewenangan kreditor yang telah mencoreng asas keadilan. Dampak yang ditimbulkan dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 sangat mempengaruhi kewenangan kreditor pemegang hak jaminan fidusia untuk melaksanakan eksekusi demi mendapatkan percepatan pelunasan piutang akibat debitor wanprestasi. Hal ini terjadi karena eksekusi harus melalui putusan pengadilan apabila debitor tidak berkenan dilakukan eksekusi walaupun telah terpenuhinya unsur wanprestasi. Selain itu juga eksekusi dengan nilai objek jaminan rendah akan sulit dilakukan karena terkait pembiayaan yang dikeluarkan tidak sebanding dengan nilai jual objek untuk menutupi sisa hutang. Kata Kunci: Fidusia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, Wanprestasi.
Item Type: | Thesis (Masters (S2)) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Faculty of Law |
Depositing User: | MOCHAMAD MUHSIN |
Date Deposited: | 09 May 2023 03:26 |
Last Modified: | 09 May 2023 03:26 |
URI: | http://erepository.uwks.ac.id/id/eprint/14338 |
Actions (login required)
View Item |
Downloads
Downloads per month over past year