Tinjauan yuridis terhadap Asylum Seeker yang menetap di Indonesia

Wulansari, Punky Cahya (2021) Tinjauan yuridis terhadap Asylum Seeker yang menetap di Indonesia. Bachelor (S1) thesis, Wijaya Kusuma Surabaya University.

	Text 1. ABSTRAK.pdf Download (1MB)
	Text 7. PLAGIASI PRESENTASE.pdf Download (36kB)

Abstract

ABSTRACT This research is entitled Juridical Review of Asylum Seekers Who Live in Indonesia, which aims first to find out and analyze law enforcement for asylum seekers residing in Indonesian territory. Second, to find out and analyze the legal protection for asylum seekers in the territory of Indonesia. The research method used in this thesis uses a prescriptive normative legal method in which the object of legal science is the coherence between legal norms and legal principles between law and legal norms, as well as between individual behavior and legal norms. Based on the results of the study, it can be concluded: First: the State of Indonesia as a country that did not participate in ratifying the 1951 Geneva Convention, but based on human rights, as a country that is still in the status of a developing country, Indonesia is deemed not necessary to ratify the 1951 Geneva Convention and the 1967 Protocol, this is because even though Indonesia does not ratified the Geneva Conventions of 1951 and the 1967 Protocol but remains responsible for the protection of the human rights of asylum seekers and refugees who come to Indonesia with the aim of making Indonesia a transit country before reaching a third country. Seconds: The principle of non-refoulement was originally known as a refugee protection framework which forbade the receiving country to expel the individual concerned to an area where he or she will experience persecution. Along with developments in international human rights law, the principle of non-refoulement is used as a method of fulfilling and protecting rights that are not derogated, one of which is the right to be free from torture, cruel, inhuman and degrading acts. This is why the principle of nonrefoulement is often applied without exception and discussed to achieve the status of jus cogen, the highest norm in the hierarchy of international law. one of which is the right to be free from torture, cruel, inhuman and degrading acts. This is why the principle of nonrefoulement is often applied without exception and discussed to achieve the status of jus cogen, the highest norm in the hierarchy of international law. one of which is the right to be free from torture, cruel, inhuman and degrading acts. This is why the principle of nonrefoulement is often applied without exception and discussed to achieve the status of jus cogen, the highest norm in the hierarchy of international law. Keywords: Juridical Review, Asylum Seeker, Non-Refoulement ABSTRAK Penelitian ini berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Asylum Seeker Yang Menetap Di Indonesia yang bertujuan pertama untuk mengetahui dan menganalisa penegakan hukum bagi asylum seeker yang berada di wilayah Indonesia. Kedua untuk mengetahui serta menganalisa perlindungan hukum bagi asylum seeker yang berada di wilayah Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode hukum normatif yang bersifat preskriptif yang dimana objek ilmu hukum tersebut merupakan koherensi antara norma hukum dan prinsip hukum antara hukum dan norma hukum, serta antara tingkah laku individu dengan norma hukum. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan Pertama: Negara Indonesiaa sebagai Negara yang Tidak ikut meratifikasi dalam Konvensia Jenewa 1951, namun dengan didasarkan pada hak asasi manusia, sebagai Negara yang masih dalam status Negara berkembang, Indonesia dinilai tidak perlu untuk meratifikasi Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol 1967, hal tersebut dikarenakan walaupun Indonesia tidak meratifikasi Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol 1967 namun tetap bertanggung jawab terhadap perlindungan hak asasi manusia para asylum seeker dan refugee yang datang ke Indonesia dengan tujuan menjadikan Indonesia sebagaia negara transit sebelum mencapai Negara ketiga. Kedua: Asas non-refoulement awalnya dikenal sebagai kerangka perlindungan pengungsi yang melarang negara penerima untuk mengusir individu yang bersangkutan ke wilayah dimana ia akan mengalami persekusi. Seiring dengan adanya perkembangan didalam hukum Hak Asasi Manusia Internasional, asas non-refoulement dijadikan metode pemenuh dan perlindungan hak-hak yang tidak diderogasi, salah satunya hak untuk bebas dari penyiksaan, perbuatan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan manusia. Ini menjadikan asas nonrefoulement sering kali diaplikasikan tanpa pengecualian dan didiskusikan meraih status jus cogen, norma tertinggi dalam hirarki hukum internasional. Kata Kunci : Tinjauan Yuridis, Asylum Seeker, Non-Refoulement

Item Type:	Thesis (Bachelor (S1))
Uncontrolled Keywords:	Tinjauan Yuridis, Asylum Seeker, Non-Refoulement
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law > Law Sciences Study Program
Depositing User:	30 Punky Cahya Wulansari UWKS
Date Deposited:	13 Apr 2022 07:37
Last Modified:	13 Apr 2022 07:37
URI:	http://erepository.uwks.ac.id/id/eprint/11545

Actions (login required)

View Item

Downloads