Kebijakan pemerintah dalam pengupahan terhadap industri padat karya pada masa pandemi covid 19 dan akibat hukumnya terhadap perjanjian kerja

Oktaviani, Firda Pradita (2022) Kebijakan pemerintah dalam pengupahan terhadap industri padat karya pada masa pandemi covid 19 dan akibat hukumnya terhadap perjanjian kerja. Bachelor (S1) thesis, Wijaya Kusuma Surabaya University.

	Text KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGUPAHAN TERHADAP INDUSTRI PADAT KARYA.pdf Download (708kB)
	Text turnitin firda.pdf Download (625kB)

Abstract

Penulisan ini berjudul kebijakan pemerintah dalam pengupahan terhadap industri padat karya pada masa pandemi covid 19 dan akibat hukumnya terhadap perjanjian kerja. Penulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis dampak Pandemi Covid-19 terhadap status ketenagakerjaan para pekerja di Provinsi Jawa Timur khususnya Kota Surabaya, serta upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi khususnya Kota Surabaya melaksanakan kewajibannya memenuhi hak para pekerja tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan doktrinal, dan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka berupa perangkat regulasi dan kebijakan serta konsep-konsep keilmuan yang relevan. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja maupun pengusaha terkait Penetapan Upah Minimum Provinsi khususnya kota Surabaya di masa pandemic covid 19 yang dianalisis melalui kepastian hukum tentang adanya Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan, serta Keputusan Gubernur Jatim No.188/538/KPTS/013/2021 Tentang UMSK di Jawa Timur 2021. Metode penelitian adalah yuridis normatif, dengan hasil kajian adalah Tahapan prosedur hukum atas penetapan UMSK telah jelas terakomodir dalam peraturan-peraturan diatas hingga peraturan teknis dan peraturan pelaksananya. Penelitian ini menyimpulkan, bahwa Pandemi Covid-19 berdampak pada status ketenagakerjaan sebagian pekerja di Kota Surabaya, yaitu mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) atau ‘di rumahkan’. Terhadap situasi tersebut, Pemerintah Provinsi khususnya Kota Surabaya berusaha maksimal agar hak-hak pekerja yang terdampak kebijakan penanganan Covid-19 dapat dipenuhi oleh perusahaan dengan mendorong agar dicapai kesepakatan diantara para pihak. Bagi pekerja yang terdampak, Pemerintah Provinsi khususnya Kota Surabaya juga memberikan berbagai stimulus dan bantuan sosial. Kata Kunci: Perlindungan Hak Pekerja: dampak pandemic Covid 19, Provinsi Jawa Timur

Item Type:	Thesis (Bachelor (S1))
Uncontrolled Keywords:	Kata Kunci: Perlindungan Hak Pekerja: dampak pandemic Covid 19, Provinsi Jawa Timur
Subjects:	K Law > K Law (General) K Law > KD England and Wales
Divisions:	Faculty of Law
Depositing User:	Firda Pradita Oktaviani
Date Deposited:	30 Mar 2022 08:27
Last Modified:	30 Mar 2022 08:27
URI:	http://erepository.uwks.ac.id/id/eprint/11247

Actions (login required)

View Item

Downloads