kebijakan penjaminan usaha mikro kecil dan menengah di masa pandemi covid-19 dalam perspektif asas-asas umum pemerintahan yang baik

PRAMONO PUTRA, DOOHAN (2021) kebijakan penjaminan usaha mikro kecil dan menengah di masa pandemi covid-19 dalam perspektif asas-asas umum pemerintahan yang baik. Bachelor (S1) thesis, Wijaya Kusuma Surabaya University.

	Text ABSTRACT - DOOHAN PRAMONO PUTRA.pdf Download (415kB)
	Text LAPORAN CEK PLAGIASI 1 DOHAN.pdf Download (33kB)

Abstract

Pandemi Coronavirus Disease 2019 (untuk selanjutnya disebut Covid-19) di Indonesia membawa dampak tidak hanya di sektor kesehatan akan tetapi hal ini juga telah membawa perubahan pegerakan struktur ekonomi masyarakat. Dalam menanggapi masalah tersebut, setiap kebijakan dan tindakan yang diambil dalam hal apapun (termasuk penanganan covid-19) haruslah berlandaskan hukum sebagai legalitas dalam bertindak, sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah mengambil langkah konkrit dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (untuk selanjutnya disebut Perppu No 1 Tahun 2020). Berdasarkan Peraturan tersebut di atas, Pemerintah menerbitkan Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (untuk selanjutnya disebut PEN) sebagaimana diatur di dalam Pasal 11 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2020. Tujuan dari dibentuknya kebijakan atau program PEN ini adalah untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dari sektor riil dan sektor keuangan dalam menjalankan usahanya sebagaimana diatur di dalam Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2020. Di dalam program PEN terdapat 4 program, salah satunya yang akan dibahas adalah Program Penjaminan oleh Pemerintah terhadap UMKM. Penelitian ini bertujuan pertama untuk menganalisis bentuk-bentuk kebijakan ekonomi Pemerintah Indonesia di masa Pandemi terkhusus kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional terhadap UMKM. Kedua, untuk menganalisis akan penerapan kebijakan ekonomi dalam hal pemberian jaminan dari Pemerintah terhadap UMKM dalam perspektif Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Metode Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti menyatakan bahwa Dalam menanggapi pandemi Covid-19 Pemerintah Indonesia dengan mengeluarkan Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (untuk selanjutnya disebut PEN) sebagaimana diatur di dalam Perppu No. 1 Tahun 2020. Di dalam kebijakan PEN terdapat 4 (empat) metode atau cara yang akan digunakan oleh Pemerintah sebagaimana diatur di dalam Pasal 4 PP No. 23 Tahun 2020, yaitu Penanaman Modal Negara, Penempatan Dana, Investasi Pemerintah, dan/atau Penjaminan Pemerintah terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Koperasi, dan Usaha Besar. Bahwa Pada PEN khususnya program penjaminan oleh Pemerintah ini, para pelaku usaha dalam mengajukan pinjaman modal kerja atau melakukan restrukturisasi kredit dengan mekanisme sebagaimana diatur di dalam PMK No. 71 Tahun 2020.para Pelaku usaha UMKM dalam hal ini dibebani dengan adanya Imbal jasa penjaminan dan hak regres, pembebanan tersebut tentu melanggar asas-asas yang ada di dalam AAUPB. Kata Kunci : darurat, kebijakan, mekanisme, penjaminan.

Item Type:	Thesis (Bachelor (S1))
Uncontrolled Keywords:	darurat, kebijakan, mekanisme, penjaminan.
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law > Law Sciences Study Program
Depositing User:	30 Doohan Pramono Putra UWKS
Date Deposited:	27 Sep 2021 08:01
Last Modified:	27 Sep 2021 08:01
URI:	http://erepository.uwks.ac.id/id/eprint/10274

Actions (login required)

View Item

Downloads