PENEGAKAN HUKUM PENYELUNDUPAN MINYAK ILEGAL DARI MALAYSIA MELALUI PULAU SEBATIK KALIMANTAN UTARA

Damora, Crista (2026) PENEGAKAN HUKUM PENYELUNDUPAN MINYAK ILEGAL DARI MALAYSIA MELALUI PULAU SEBATIK KALIMANTAN UTARA. [Tugas Akhir/Skripsi]

	Text abstrak.pdf Download (705kB)
	Text bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (347kB) | Request a copy
	Text bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (292kB) | Request a copy
	Text bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (293kB) | Request a copy
	Text bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (204kB) | Request a copy
	Text Crista Damora Daftar Pustaka.pdf Restricted to Repository staff only Download (204kB) | Request a copy
	Text Crista_Damora_turnitin_.pdf Restricted to Repository staff only Download (902kB) | Request a copy
	Text Crista_Damora_turnitin_-1-9.pdf Download (153kB)
	Text Jurnal Crista Damora (1).pdf Restricted to Repository staff only Download (694kB) | Request a copy

Abstract

Penegakan hukum terhadap penyelundupan minyak ilegal dari Malaysia melalui Pulau Sebatik, Kalimantan Utara, merupakan tantangan yang kompleks dan multidimensi, mengingat posisi geografis pulau yang berada di perbatasan langsung Indonesia-Malaysia serta kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan yuridis yang menganalisis peraturan perundang-undangan terkait penyelundupan minyak, doktrin hukum, serta kebijakan penegakan hukum yang diterapkan di wilayah perbatasan. Data diperoleh dari kajian literatur, dokumen resmi, dan laporan operasi penegakan hukum di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelundupan minyak ilegal di Pulau Sebatik masih marak terjadi karena jalur perbatasan yang sulit diawasi dan adanya kebutuhan ekonomi masyarakat yang memanfaatkan harga minyak Malaysia yang lebih murah. Penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat seperti Bea Cukai, TNI AL, Polri, dan Satgas Pamtas telah berhasil menggagalkan beberapa kasus penyelundupan minyak pelumas dan minyak kemiri ilegal, seperti operasi gabungan yang berhasil mengamankan ratusan liter minyak pelumas ilegal dan ribuan botol minyak kemiri tanpa dokumen resmi. Namun, penegakan hukum masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta pendekatan penindakan yang lebih bersifat administratif dan preventif dibandingkan represif. Penelitian juga menegaskan pentingnya “kerjasama bilateral” antara Indonesia dan Malaysia sebagai kunci utama dalam mengatasi penyelundupan lintas batas ini. Kerjasama tersebut meliputi pertukaran informasi intelijen, patroli bersama, dan harmonisasi regulasi yang dapat menutup celah penyelundupan. Sinergi antarinstansi serta keterlibatan masyarakat lokal juga menjadi faktor penting dalam memperkuat efektivitas penegakan hukum. Kata

Item Type:	Tugas Akhir/Skripsi
Uncontrolled Keywords:	Penyelundupan Minyak,Penegakan Hukum,Kerjasama Bilateral,Latar Belakang
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law
Depositing User:	Crista Damora Damora
Date Deposited:	14 Oct 2026 05:31
Last Modified:	14 Oct 2026 05:31
URI:	http://erepository.uwks.ac.id/id/eprint/24088

Actions (login required)

View Item

Downloads