PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PPAT TERHADAP ASAS PRINCIPLE OF PERSONAL APPEARANCE KASUS JUAL BELI TANAH (STUDI KASUS PUTUSAN MA NO.2041 K/Pdt/2025

Sakti, Dewangga Chandra (2026) PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PPAT TERHADAP ASAS PRINCIPLE OF PERSONAL APPEARANCE KASUS JUAL BELI TANAH (STUDI KASUS PUTUSAN MA NO.2041 K/Pdt/2025. [Tugas Akhir/Skripsi]

	Text ABSTRAK.pdf Download (263kB)
	Text BAB 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (246kB) | Request a copy
	Text BAB 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (291kB) | Request a copy
	Text BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (321kB) | Request a copy
	Text BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (211kB) | Request a copy
	Text DAFTAR PUSTAKA (1).pdf Restricted to Repository staff only Download (113kB) | Request a copy
	Text CEK PLAGIASI 1.pdf Download (237kB)
	Text CEK PLAGIASI 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy
	Text JURNAL DEWANGGA.pdf Restricted to Repository staff only Download (323kB) | Request a copy

Abstract

Setiap transaksi peralihan hak atas tanah, khususnya jual beli, wajib dilakukan melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk menjamin kepastian hukum. Asas fundamental yang menopang keotentikan akta PPAT adalah Asas Principle of Personal Appearance, yang mewajibkan kehadiran langsung para pihak yang bertransaksi di hadapan PPAT. Asas ini berfungsi vital untuk memverifikasi identitas, memastikan persetujuan bebas, dan mencegah pemalsuan. Kelalaian PPAT dalam memenuhi asas ini, sebagaimana terindikasi dalam studi kasus Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 2041 K/Pdt/2025, mengakibatkan akta menjadi cacat formil dan menimbulkan sengketa pertanahan yang kompleks. Penelitian hukum normatif ini bertujuan untuk mengkaji karakteristik dan fungsi Asas Principle of Personal Appearance dalam jual beli tanah dan Menganalisis akibat hukum yang ditimbulkan dari perbuatan melawan hukum (PMH) oleh PPAT akibat pelanggaran asas tersebut. Pendekatan penelitian menggunakan Statute Approach (analisis peraturan perundang-undangan, PP No. 37 Tahun 1998, dan Permen ATR/BPN No. 3 Tahun 1997) dan Case Approach (analisis Putusan MA No. 2041 K/Pdt/2025). Tindakan PPAT yang membuat akta jual beli tanpa kehadiran pihak dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad). Pelanggaran asas kehadiran langsung menyebabkan akta kehilangan sifat otentiknya, menjadi akta di bawah tangan, dan tidak sah sebagai dasar pendaftaran peralihan hak di Kantor Pertanahan. Konsekuensi hukum yang timbul adalah tanggung Jawab Perdata, mewajibkan PPAT mengganti kerugian pihak yang dirugikan dan Sanksi Administratif dari instansi pengawas berupa teguran hingga pencabutan izin praktik. Secara keseluruhan, Asas Principle of Personal Appearance adalah elemen substantif yang menentukan sah atau tidaknya akta pertanahan, dan pelanggarannya merusak integritas sistem hukum pertanahan nasional.

Item Type:	Tugas Akhir/Skripsi
Uncontrolled Keywords:	Perbuatan Melawan Hukum, PPAT, Principle of Personal Appearance, Jual Beli Tanah, Putusan MA No. 2041 K/Pdt/2025.
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law
Depositing User:	2230 Dewangga Chandra Sakti Sakti
Date Deposited:	02 Oct 2026 11:52
Last Modified:	02 Oct 2026 11:52
URI:	http://erepository.uwks.ac.id/id/eprint/24037

Actions (login required)

View Item

Downloads