PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEREDARAN NARKOTIKA DI LEMBAGA PERMASYARAKATAN OLEH OKNUM SIPIR

Syabana, Farel Alif (2005) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEREDARAN NARKOTIKA DI LEMBAGA PERMASYARAKATAN OLEH OKNUM SIPIR. [Tugas Akhir/Skripsi]

	Text ABSTRAK.pdf Download (1MB)
	Text BAB 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB) | Request a copy
	Text BAB 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB) | Request a copy
	Text BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB) | Request a copy
	Text BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (338kB) | Request a copy
	Text DAFTAR BACAAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (736kB) | Request a copy
	Text TURNITIN-1-11.pdf Download (181kB)
	Text TURNITIN.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy
	Text JURNAL FAREL.pdf Restricted to Repository staff only Download (551kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini berjudul "Pertanggungjawaban Pidana Peredaran Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Oleh Oknum Sipir", yang bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terkait keterlibatan aparat pemasyarakatan dalam peredaran narkotika serta menjelaskan bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap sipir yang menyalahgunakan jabatannya. Penelitian ini dilatarbelakangi Oleh meningkatnya kasus penyalahgunaan wewenang Oleh oknum sipir yang justru berperan sebagai fasilitator jaringan narkotika di dalam lapas, sehingga mengancam integritas sistem pemasyarakatan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum primer meliputi Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, serta putusan pengadilan yang relevan. Bahan hukum sekunder diperoleh dari jurnal, buku, artikel ilmiah, dan pendapat para ahli hukum. Seluruh bahan hukum dihimpun melalui studi kepustakaan dan dianalisis dengan teknik analisis normatif-kualitatif untuk menilai kesesuaian regulasi dan implementasinya di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi terkait keterlibatan aparat pemasyarakatan dalam tindak pidana narkotika sebenarnya telah diatur secara tegas melalui ketentuan pidana dalam UU Narkotika, ketentuan pemberatan dalam KUHP, serta sanksi etika dan disiplin dalam regulasi kepegawaian. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala, seperti lemahnya pengawasan internal, praktik korupsi, dan tingginya risiko penyalahgunaan jabatan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum yang tegas, penguatan pengawasan, serta pembenahan sistem pemasyarakatan menjadi langkah penting untuk meminimalisasi keterlibatan oknum sipir dan mengembalikan fungsi lapas sebagai tempat pembinaan, bukan pusat aktivitas kriminal.

Item Type:	Tugas Akhir/Skripsi
Uncontrolled Keywords:	Oknum sipir, Peredaran narkotika, Lembaga pemasyarakatan, Regulasi pidana
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law
Depositing User:	2230 Farel Alif Syabana uwks
Date Deposited:	22 Sep 2026 05:45
Last Modified:	22 Sep 2026 06:08
URI:	http://erepository.uwks.ac.id/id/eprint/23764

Actions (login required)

View Item

Downloads