PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK YANG DIRUGIKAN AKIBAT PEMBATALAN KONTRAK SECARA SEPIHAK DIKARENAKAN TEKANAN SOSIAL

NATASYA, ARI ANDRIA (2026) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK YANG DIRUGIKAN AKIBAT PEMBATALAN KONTRAK SECARA SEPIHAK DIKARENAKAN TEKANAN SOSIAL. [Tugas Akhir/Skripsi]

	Text Abstrak.pdf Download (650kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (300kB) | Request a copy
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (329kB) | Request a copy
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (350kB) | Request a copy
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (171kB) | Request a copy
	Text Daftar Pustaka.pdf Restricted to Repository staff only Download (184kB) | Request a copy
	Text Jurnal .pdf Restricted to Repository staff only Download (446kB) | Request a copy
	Text Turnitin Skripsi Ari.pdf Restricted to Repository staff only Download (976kB) | Request a copy
	Text Turnitin Skripsi Ari-1-13.pdf Download (202kB)

Abstract

Penelitian yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Yang Dirugikan Akibat Pembatalan Kontrak Secara Sepihak Dikarenakan Tekanan Sosial ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan mengikat suatu kontrak apabila terjadi pembatalan secara sepihak akibat tekanan sosial, serta bentuk perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan akibat tindakan tersebut. Latar belakang penelitian ini disebabkan oleh fenomena intervensi sosial yang semakin banyak, baik melalui dorongan masyarakat, media, maupun kelompok sosial tertentu, yang mendorong pihak-pihak yang terikat kontrak untuk mengakhiri perjanjian yang sah secara hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer, seperti Burgerlijk Wetboek (BW), dan bahan hukum sekunder, seperti buku, jurnal ilmiah, dan doktrin para ahli hukum kontrak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembatalan kontrak secara sepihak yang dipicu oleh tekanan sosial tidak memiliki dasar hukum menurut BW, terutama menurut Pasal 1320, 1338, dan 1243, karena tekanan sosial tidak memenuhi syarat sebagai paksaan hukum (dwang). Akibatnya, tindakan pembatalan tersebut memenuhi syarat sebagai perbuatan melawan hukum, yang memicu kewajiban untuk mengganti rugi baik secara materiil maupun non-materiil kepada pihak yang membatalkan kontrak. Prinsip pacta sunt servanda dan privitas kontrak menegaskan bahwa setiap kontrak, ketika dibuat secara hukum, menjadi mengikat dan tidak dapat diintervensi oleh pihak ketiga, termasuk masyarakat atau kelompok sosial.Perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan dapat dilakukan melalui dua bentuk, yaitu secara preventif melalui perlindungan pengaruh sosial dengan menjelaskan klausul kontrak dan perlindungan represif secara litigasi di pengadilan atau penyelesaian non litigasi. Penelitian ini menekankan urgensi pembaruan dalam hukum kontrak Indonesia dengan mengintegrasikan dinamika sosial masyarakat kontemporer tanpa mengabaikan prinsip kepastian hukum dan pemulihan yang adil dalam kontrak.

Item Type:	Tugas Akhir/Skripsi
Uncontrolled Keywords:	Legal Protection, Unilateral Cancellation, Social Pressure
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law
Depositing User:	Ari Andria Natasya
Date Deposited:	01 Oct 2026 04:12
Last Modified:	01 Oct 2026 04:12
URI:	http://erepository.uwks.ac.id/id/eprint/22663

Actions (login required)

View Item

Downloads