Harmonisasi Pengaturan Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Nurahma, Nabila Aulia (2026) Harmonisasi Pengaturan Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Masters (S2) thesis, Wijaya Kusuma Surabaya University.

	Text Abstract.pdf Download (17MB)
	Text Bab I.pdf Restricted to Repository staff only Download (346kB)
	Text Bab II.pdf Restricted to Repository staff only Download (428kB)
	Text Bab III.pdf Restricted to Repository staff only Download (430kB)
	Text Bab IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (206kB)
	Text Dafpus.pdf Restricted to Repository staff only Download (209kB)
	Text Presentase Turnitin.pdf Restricted to Repository staff only Download (102kB)
	Text Hasil_Turnitin_Tesis_06_Nabila Aulia (1).pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text Jurnal UNES Nabila.docx Restricted to Repository staff only Download (390kB)

Abstract

ABSTRAK Pengaturan perlindungan anak korban kekerasan seksual dalam hukum nasional tersebar dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Keberagaman pengaturan tersebut mencerminkan komitmen negara dalam melindungi anak sebagai kelompok rentan, namun perbedaan norma terkait definisi, bentuk perlindungan, dan mekanisme penegakan hukum berpotensi menimbulkan disharmoni yang dapat menghambat efektivitas perlindungan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum terdiri atas peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer serta literatur dan doktrin hukum sebagai bahan hukum sekunder, yang dianalisis secara kualitatif untuk menilai keselarasan dan konsistensi pengaturan perlindungan anak korban kekerasan seksual dalam ketiga undang-undang tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga undang-undang tersebut pada prinsipnya saling melengkapi dalam membangun sistem perlindungan anak korban kekerasan seksual yang komprehensif, dengan Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai dasar perlindungan khusus, Undang-Undang TPKS sebagai lex specialis yang menekankan pemulihan korban, dan KUHP Nasional sebagai kerangka pidana umum. Namun demikian, masih terdapat potensi disharmoni akibat perbedaan definisi, unsur delik, ancaman pidana, serta mekanisme perlindungan dan pemulihan korban, yang diperparah oleh lemahnya koordinasi kelembagaan dan hambatan sosiologis. Oleh karena itu, harmonisasi norma dan penguatan koordinasi antarinstansi menjadi prasyarat penting untuk mewujudkan perlindungan anak korban kekerasan seksual yang efektif, konsisten, dan berkeadilan. Kata Kunci: Perlindungan anak; kekerasan seksual; harmonisasi hukum; Undang-Undang TPKS; KUHP Nasional.

Item Type:	Thesis (Masters (S2))
Uncontrolled Keywords:	Perlindungan anak; kekerasan seksual; harmonisasi hukum; Undang-Undang TPKS; KUHP Nasional.
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law > Master in Law Sciences Study Program
Depositing User:	Nabila Aulia Nurahma
Date Deposited:	22 Apr 2026 04:02
Last Modified:	22 Apr 2026 04:02
URI:	http://erepository.uwks.ac.id/id/eprint/22450

Actions (login required)

View Item

Downloads