Santoso, zerlina chiara (2026) PERTANGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENJUALAN ROKOK ILEGAL. [Tugas Akhir/Skripsi]
|
Text
ABSTRAK.pdf Download (2MB) |
|
|
Text
SKRIPSI BAB 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (425kB) | Request a copy |
|
|
Text
SKRIPSI BAB 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (273kB) | Request a copy |
|
|
Text
SKRIPSI BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (281kB) | Request a copy |
|
|
Text
SKRIPSI BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (186kB) | Request a copy |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (209kB) | Request a copy |
|
|
Text
Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (77kB) | Request a copy |
|
|
Text
Lamporan cek plagiasi 1.pdf Download (101kB) |
|
|
Text
TURNITIN.pdf Restricted to Repository staff only Download (891kB) | Request a copy |
|
|
Text
Jurnal_zerlina chiara_22300042.pdf Restricted to Repository staff only Download (243kB) | Request a copy |
Abstract
Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban pidana penjual rokok ilegal, dengan fokus pada analisis normatif terhadap ketentuan Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai dan peraturan serta perundang-undangan terkait. Penjualan rokok ilegal merupakan bentuk pelanggaran cukai yang terus berkembang dan berdampak signifikan terhadap negara dan masyarakat. Rokok ilegal, termasuk rokok tanpa pita cukai, pita cukai palsu, pita cukai bekas, dan rokok yang diproduksi tanpa izin, tidak hanya merugikan pendapatan negara tetapi juga menciptakan ketidakseimbangan dalam persaingan pasar dan mengurangi efektivitas kebijakan pengendalian tembakau. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan analisis mendalam tentang ketentuan hukum mengenai penjualan rokok legal dan pertanggungjawaban pidana penjual rokok ilegal.Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang- undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Sumber data yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, literatur hukum, penelitian terdahulu, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang cukai. Rokok dikategorikan sebagai barang kena cukai yang wajib diawasi, sehingga setiap produk tembakau harus dilunasi cukainya dan dilekati pita cukai asli sebagai bukti legalitas. Pengaturan tersebut diperkuat dengan berbagai peraturan pelaksana yang mengatur proses produksi, distribusi, penggunaan pita cukai, serta mekanisme pengawasan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Bab II juga menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan cukai seperti peredaran rokok tanpa pita cukai atau dengan pita cukai palsu diklasifikasikan sebagai tindak pidana cukai yang diancam dengan pidana penjara dan denda untuk melindungi penerimaan negara serta menjaga ketertiban niaga. Penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penjualan rokok ilegal dengan meninjau unsur-unsur tindak pidana cukai serta dasar hukum pemidanaannya. Setiap tindakan mengedarkan rokok tanpa pita cukai yang sah atau menggunakan pita cukai palsu memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 54–56 Undang-Undang Cukai. Pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada individu maupun korporasi selama terbukti adanya tindakan melawan hukum dan unsur kesalahan. Bab ini juga menyoroti bahwa penegakan hukum terhadap rokok ilegal masih menghadapi hambatan, seperti keterbatasan sarana pengawasan, kompleksitas jaringan distribusi, serta kurangnya integrasi data antarinstansi, sehingga diperlukan peningkatan koordinasi dan efektivitas penindakan.
| Item Type: | Tugas Akhir/Skripsi |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Pertangungjawaban Pidana, Rokok ilegal, Pita cukai. |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Faculty of Law |
| Depositing User: | 30 Zerlina chiara santoso UWKS |
| Date Deposited: | 23 Apr 2026 03:06 |
| Last Modified: | 23 Apr 2026 03:06 |
| URI: | http://erepository.uwks.ac.id/id/eprint/22405 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
Downloads
Downloads per month over past year

