PENGANGKATAN DIREKTUR UTAMA BULOG DARI PERWIRA TENTARA NASIONAL INDONESIA BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG￾UNDANGAN

Oryza Nanda, Hamka (2026) PENGANGKATAN DIREKTUR UTAMA BULOG DARI PERWIRA TENTARA NASIONAL INDONESIA BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG￾UNDANGAN. [Tugas Akhir/Skripsi]

	Text Abstrak Hamka.pdf Download (1MB)
	Text SKRIPSI Bab 1 hamka 12-34.pdf Restricted to Repository staff only Download (363kB) | Request a copy
	Text SKRIPSI Bab 2 hamka 35-57.pdf Restricted to Repository staff only Download (293kB) | Request a copy
	Text SKRIPSI Bab 3 hamka 58-77.pdf Restricted to Repository staff only Download (270kB) | Request a copy
	Text SKRIPSI Bab 4 hamka 78-81.pdf Restricted to Repository staff only Download (118kB) | Request a copy
	Text SKRIPSI Daftar Pustaka 82-85.pdf Restricted to Repository staff only Download (205kB) | Request a copy
	Text artikel Jurnal_Hamka Oryza Nanda dan Raden Besse Kartoningrat.pdf Restricted to Repository staff only Download (757kB) | Request a copy
	Text turnitin hamka.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy
	Text turnitin hamka-1-15.pdf Download (212kB)

Abstract

Penelitian ini membahas tentang Pengangkatan Dirut Bulog berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. Penempatan perwira TNI dalam jabatan sipil strategis, khususnya pengangkatan Dirut Bulog menimbulkan perdebatan hukum dan politik karena dinilai bertentangan prinsip supremasi sipil, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 secara membatasi prajurit TNI untuk menduduki jabatan tertentu, pada kementerian atau lembaga yang berkaitan langsung dengan urusan pertahanan dan keamanan negara. Serta berdasarkan juga dengan UU No 16 Tahun 2025 tentang BUMN, yang sebagaimana persyaratan menjadi Dirut Perum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Tujuan penelitian ini menganalisis pengaturan hukum positif terkait syarat dan mekanisme pengangkatan Direktur Utama Bulog serta mengkaji akibat hukum dari pengangkatan perwira TNI dalam jabatan tersebut dengan perspektif prinsip supremasi sipil dan profesionalisme militer dalam negara demokrasi. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa pengangkatan perwira TNI sebagai Direktur Utama Bulog tidak sejalan dengan asas legalitas, kepastian hukum, dan prinsip supremasi sipil, serta berpotensi melemahkan profesionalisme TNI dan tata kelola BUMN. Dan juga adanya ambiguitas dengan ketentuan hukum positif dan prinsip demokrasi konstitusional.

Item Type:	Tugas Akhir/Skripsi
Uncontrolled Keywords:	Perwira TNI, Supremasi Sipil, Asas Legalitas
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law
Depositing User:	30 Hamka Oryza Nanda Uwks
Date Deposited:	20 Aug 2026 03:01
Last Modified:	20 Aug 2026 03:01
URI:	http://erepository.uwks.ac.id/id/eprint/22297

Actions (login required)

View Item

Downloads