UPAYA HUKUM INDONESIA DALAM PENGURANGAN DESTRUCTIVE FISHING UNTUK MENCAPAI GOAL 14 SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

Revelin, Derisfiyanto (2025) UPAYA HUKUM INDONESIA DALAM PENGURANGAN DESTRUCTIVE FISHING UNTUK MENCAPAI GOAL 14 SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS. [Tugas Akhir/Skripsi]

	Text BAB I REVELIN.pdf Restricted to Repository staff only Download (465kB) | Request a copy
	Text BAB II REVELIN.pdf Restricted to Repository staff only Download (322kB) | Request a copy
	Text BAB III REVELIN.pdf Restricted to Repository staff only Download (282kB) | Request a copy
	Text BAB IV REVELIN.pdf Restricted to Repository staff only Download (238kB) | Request a copy
	Text DAFTRA PUSAKA REVELIN.pdf Restricted to Repository staff only Download (359kB) | Request a copy
	Text JURNAL REVELIN.pdf Restricted to Repository staff only Download (404kB) | Request a copy
	Text TURNITINE PERSEN REVELIN.pdf Download (337kB)
	Text TURNITINE REVELIN.pdf Restricted to Repository staff only Download (9MB) | Request a copy
	Text ABSTRAK REVELIN.pdf Download (2MB)

Abstract

Praktik destructive fishing merupakan salah satu tantangan utama dalam pengelolaan sumber daya kelautan yang berkelanjutan di Indonesia. Metode penangkapan ikan yang merusak seperti pengeboman, penyetruman, dan penggunaan bahan kimia beracun tidak hanya menyebabkan degradasi ekosistem laut, tetapi juga menghambat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya Goal 14 yang berfokus pada pelestarian kehidupan di bawah air. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik dari destructive fishing yang terjadi di wilayah perairan Indonesia serta mengevaluasi efektivitas upaya hukum yang telah diterapkan oleh pemerintah dalam menangani praktik tersebut. Melalui pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis kualitatif, penelitian ini menelaah ketentuan hukum nasional seperti Undang-Undang Perikanan dan berbagai kebijakan turunan lainnya, serta kerangka hukum internasional seperti UNCLOS, FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries, dan Port State Measures Agreement. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang cukup kuat, tantangan masih muncul dalam bentuk keterbatasan pengawasan, rendahnya kesadaran masyarakat, dan kurangnya koordinasi lintas sektor. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan multidisipliner dan partisipatif yang melibatkan semua pemangku kepentingan guna memastikan keberhasilan pengurangan destructive fishing dan terwujudnya pengelolaan perikanan yang berkelanjutan.

Item Type:	Tugas Akhir/Skripsi
Uncontrolled Keywords:	Destructive Fishing, Goal 14, SDGs, Hukum Perikanan, Kehidupan Bawah Laut, UNCLOS
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law
Depositing User:	FH REVELIN WIDI
Date Deposited:	16 Oct 2025 05:14
Last Modified:	16 Oct 2025 05:14
URI:	http://erepository.uwks.ac.id/id/eprint/21708

Actions (login required)

View Item

Downloads