URGENSI KEDUDUKAN HUKUM PENGADILAN PAJAK DALAM SISTEM KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG INDEPENDEN

Tjahjono, Arief Gastri (2025) URGENSI KEDUDUKAN HUKUM PENGADILAN PAJAK DALAM SISTEM KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG INDEPENDEN. Masters (S2) thesis, Wijaya Kusuma Surabaya University.

	Text ABSTRAK.pdf Download (1MB)
	Text BAB 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (268kB) | Request a copy
	Text BAB 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (337kB) | Request a copy
	Text BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (231kB) | Request a copy
	Text BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (112kB) | Request a copy
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (207kB) | Request a copy
	Text LAPORAN CEK PLAGIASI 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy
	Text LAPORAN CEK PLAGIASI 1-1-8.pdf Download (147kB)
	Text Jurnal.docx Restricted to Repository staff only Download (11kB) | Request a copy

Abstract

Kekuasaan Kehakiman yang independen adalah kekuasaan yang bebas dan merdeka. Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 disebutkan bahwa keuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa pengadilan khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang. Berdasarkan ketentuan tersebut tidak dimungkinkannya terdapat lembaga peradilan khusus yang di bentuk tidak berada dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Akan tetapi terdapat suatu lembaga peradilan yaitu pengadilan pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang pengadilan pajak yang sampai saat ini masih dibawah dua atap yaitu Mahkamah Agung dan Kementrian Keuangan. Hal tersebut tentu dapat mempengaruhi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus Sengketa Pajak. Hal ini perlu diteliti tentang karakteristik Pengadilan Pajak sebagai pengadilan khusus dalam sistem kekuasaan kehakiman yang independen dan urgensi kedudukan hukum Pengadilan Pajak dalam sistem kekuasaan kehakiman yang independen. Metode penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian yuridis normatif. Pendekatannya adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach), dan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pengadilan pajak sebagai pengadilan khusus memiliki karakteristik yang berbeda signifikan dibandingkan dengan badan peradilan lain pada umumnya. Pengadilan Pajak seyogyanya ditempatkan berada di lingkungan peradilan tata usaha negara satu atap di bawah Mahkamah Agung.

Item Type:	Thesis (Masters (S2))
Uncontrolled Keywords:	Pengadilan Pajak, Kekuasaan Kehakiman, Independen, Tax Court, Judicial Power, Independence
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law > Master in Law Sciences Study Program
Depositing User:	Delycia Revita
Date Deposited:	22 Sep 2025 05:29
Last Modified:	22 Sep 2025 05:29
URI:	http://erepository.uwks.ac.id/id/eprint/21079

Actions (login required)

View Item

Downloads