EVALUASI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA TENAGA KERJA OUTSOURCING (STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KERTA RAHARJA KABUPATEN TANGERANG)

Ridwan, Mohammad Harits (2024) EVALUASI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA TENAGA KERJA OUTSOURCING (STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KERTA RAHARJA KABUPATEN TANGERANG). Bachelor (S1) thesis, Wijaya Kusuma Surabaya Univercity.

	Text ABSTRAK.pdf Download (2MB)
	Text BAB 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (68kB)
	Text BAB 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (152kB)
	Text BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (82kB)
	Text BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (335kB)
	Text BAB 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (10kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (8kB)
	Text LAMPIRAN-2.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text LAPORAN CEK PLAGIASI 1.pdf Download (1MB)
	Text LAPORAN CEK PLAGIASI 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text ARTIKEL.pdf Restricted to Repository staff only Download (248kB)

Abstract

PERUMDAM Tirta Kerta Raharja merupakan perusahaan daerah yang masih berada dibawah naungan pemerintah daerah Kabupaten Tangerang yang beroperasi dalam hal pelayanan air bersih terhadap 3 daerah, yakni; Kabupaten Tangerang; Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. Dalam penelitian ini PERUMDAM Tirta Kerta Raharja bergerak sebagai pembeli atau pengguna jasa penyedia tenaga kerja dan/atau tenaga ahli, dimana jasa menjadi bagian dari objek PPh Pasal 23. Namun saat proses pemotongan Pajak Penghasilan pasal 23 terkadang masih mempunyai masalah atau kendala, salah satunya dalam menentukan besaran nominal dasar pengenaan pajak (DPP). Penelitian ini bermaksud melihat serta memberikan evaluasi atas implementasi dari pemotongan PPh Pasal 23. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu PERUMDAM Tirta Kerta Raharja dalam menentukan besaran Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sebagai dasar perhitungan PPh Pasal 23 masih belum sesuai dengan PMK No 141/PMK.03/2015 dan kesalahan dalam penentuan DPP tersebut menyebabkan adanya potensi kelebihan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23. Kata Kunci: PPh Pasal 23, Dasar Pengenaan Pajak

Item Type:	Thesis (Bachelor (S1))
Subjects:	H Social Sciences > HJ Public Finance
Divisions:	Faculty of Economic and Business
Depositing User:	Mohammad Harits Ridwan
Date Deposited:	12 Dec 2024 06:36
Last Modified:	12 Dec 2024 06:36
URI:	http://erepository.uwks.ac.id/id/eprint/19000

Actions (login required)

View Item

Downloads