Problematika pengaturan pelaksanaan pidana kebiri kimia

Hermi, . (2021) Problematika pengaturan pelaksanaan pidana kebiri kimia. Masters (S2) thesis, Wijaya Kusuma Surabaya University.

	Text ABSTRAK.pdf Download (648kB)
	Text BAB I.pdf Download (484kB)
	Text BAB II.pdf Download (440kB)
	Text BAB III.pdf Download (437kB)
	Text BAB IV.pdf Download (294kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (505kB)
	Text LAPORAN CEK PLAGIASI.pdf Download (7MB)
	Text JURNAL.pdf Download (185kB)
	Text LAPORAN CEK PLAGIASI Halaman Belakang.pdf Download (12kB)

Abstract

Tesis yang berjudul “Problematika Pengaturan Pelaksanaan Kebiri Kimia”, yang bertujuan untuk mengetahui: pengaturan pelaksanaan kebiri kimia dan problematika pelaksanaan pidana kebiri kimia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan penelitiannya menggunakan bahan yang diperoleh melalui bahan kepustakaan yakni data primer, sekunder yang kemudian dianalisis serta menarik kesimpulan dari permasalahan yang akan digunakan untuk menguji dan mengkaji problematika pelaksanaan kebiri kimia. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan dan ditemukan bahwa pengaturan pelaksanaan pidana kebiri kimia terdapat dalam UU No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 76D dan UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada pasal 81 ayat 4,5 dan 7. Sedangkan pelaksanaan kebiri kimia di atur dalam PP Nomor 70 tahun 2020 Tentang Tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Sedangkan Problematika pelaksanaan tindak pidana kebiri kimia Terdapat kendala dalam pelaksanaan pidana kebiri kimia yakni UU Perlindungan anak besertanya PP nomor 70 tahun 2020 bertentangan dengan fatwa Majelis Kehormatan dan Etik Kedokteran (MKEK) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kebiri Kimia, belum jelasnya biaya pelaksanaan pidana kebiri kimia, pemerintah belum membuat peraturan menteri tentang petunjuk teknis pelaksanaan kebiri kimia,lamanya eksekusi pelaksanaan kebiri kimia dan KUHP tidak mengatur tentang kebiri kimia. Dengan masih adanya kendala dalam pelaksanaan tindak kebiri kimia maka pemerintah untuk segera melengkapi peraturan yang belum sempurna sebelum terpidana menjalani masa kebiri kimia.Upaya lainnya jaksa bisa memerintahkan Kedokteran Kepolisian sebagai eksekutor pelaksnaan kebiri kimia dan yang terakhir Fatwa Majelis Kehormatan dan Kode Etik Kedokteran (MKEK) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kebiri Kimia di tinjau ulang kembali. Kata Kunci: perlindungan anak, kebiri kimia, pidana.

Item Type:	Thesis (Masters (S2))
Uncontrolled Keywords:	perlindungan anak, kebiri kimia, pidana.
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law > Master in Law Sciences Study Program
Depositing User:	31 HERMI UWKS
Date Deposited:	16 Sep 2021 09:36
Last Modified:	16 Sep 2021 09:36
URI:	http://erepository.uwks.ac.id/id/eprint/9979

Actions (login required)

View Item

Downloads