Batasan diskresi penyidik dalam penanganan perkara anak sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan hukum positif Indonesia

Pramana, Indra (2020) Batasan diskresi penyidik dalam penanganan perkara anak sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan hukum positif Indonesia. Masters (S2) thesis, Wijaya Kusuma Surabaya University.

	Text ABSTRAK.pdf Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Download (577kB)
	Text BBA II.pdf Download (530kB)
	Text BAB III.pdf Download (561kB)
	Text BAB IV.pdf Download (204kB)
	Text DAFTAR BACAAN.pdf Download (219kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (3MB)
	Text LAPORAN CEK PLAGIASI.pdf Download (159kB)

Abstract

Penelitian yang berjudul “Batasan Diskresi Penyidik Dalam Penanganan Perkara Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana” bertujuan pertama mengetahui dan/atau lebih memahami mengenai konsep dan bentuk dari kewenangan dan diskresi yang dimiliki oleh penyidik, khususnya berkaitan dengan tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana didalamnya. Kedua untuk mengetahui, batas-batas diskresi yang dimiliki oleh penyidik dalam hal melakukan penegakan hukum (Law Enforcement), khususnya terkait dengan penegakan hukum dalam suatu perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana. Metode Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan materi yang dibahas. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan pertama: Penyidik ketika menangani perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana, tidak harus selalu menyelesaikannya melalui proses peradilan pidana, karena berdasarkan ketentuan yang ada didalam UU Sistem Peradilan Anak penyidik wajib terlebih dahulu menggunakan alternatif penyelesaian sengketa (Alternatve Dispute Resolution), melalui pendekatan keadilan restoratif dengan menerapkan diversi (Vide pasal 5 ayat (1), (3) dan pasal 7 ayat (1) UU Sistem Peradilan Anak). Selain itu, penyidik ketika menangani perkara pidana anak berdasarkan penilaiannya dapat mengambilkan tindakan lain dengan tetap mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik kepolisian. Kedua : Batasan yang dimiliki penyidik dalam hal menggunakan diskresi yang dimilikinya sebenarnya secara implisit telah diberikan dalam ketentuan pasal 18 ayat (1) dan (2) UU POLRI yakni didasarkan pada asas kepentingan umum yang merupakan bagian daripada asas umum pemerintahan yang baik. Mengingat Diskresi merupakan bagian daripada kewenangan yang dimiliki oleh kepolisian, maka sudah sepatutnya dalam penggunaan diskresi tetap berpedoman pada asas-asas umum pemerintahan yang baik.Selain itu, penyidik juga wajib untuk memperhatikan ketentuan perundang-undangan, dan kode etik profesi kepolisian negara Republik Indonesia. KATA KUNCI : Penyidik, Batasan Diskresi, Anak Pelaku Tindak Pidana

Item Type:	Thesis (Masters (S2))
Uncontrolled Keywords:	Penyidik, Batasan Diskresi, Anak Pelaku Tindak Pidana
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law > Master in Law Sciences Study Program
Depositing User:	30 Indra Pramana UWKS
Date Deposited:	22 Sep 2020 04:34
Last Modified:	22 Sep 2020 04:34
URI:	http://erepository.uwks.ac.id/id/eprint/7435

Actions (login required)

View Item

Downloads