Kedudukan ahli waris dalam gadai tanah pertanian menurut Undang-Undang No.56 PRP Tahun 1966 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian

Ramadoni, Yulfian Ulfa (2020) Kedudukan ahli waris dalam gadai tanah pertanian menurut Undang-Undang No.56 PRP Tahun 1966 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Bachelor (S1) thesis, Wijaya Kusuma Surabaya University.

Text sampul skripsi scan.pdf Download (817kB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini membahas mengenai kedudukan ahli waris penerima gadai dan ahli waris pemberi gadai yang bertujuan untuk memahami kedudukan masing-masing dalam UU no. 56 PRP tahun 1960 serta memahami upaya hukum yang akan ditempuh dalam penyelesaian sengketa. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode normatif sosiologis yang merupakan penelitian peraturan perundang-undangan dengan, yurisprudensi, sistem hukum serta diperluas melalui metode wawancara. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan kedudukan masing-masing pihak adalah sebagai penerus mengenai gadai tanah pertanian yang pernah dilakukan oleh masing-masing pewaris pada saat masih hidup. Peraturan lebih lanjut mengenai gadai tanah pertanian telah diatur dalam perundang-undangan. Di dalam UU tersebut menjelaskan mengenai batas waktu tanah gadai harus kembali kepada pemiliknya. Namun pada kenyataannya pemberi gadai tidak berkenan untuk mengembalikan tanah tersebut kepada pihak pemberi gadai. Untuk penyelesaian sengketa dapat dilakukan menggnakan alternatif penyelesaian sengketa ataupun penyelesaian sengketa melalu pengadilan. Masing-masing cara mempunyai tujuan yang sama yakni untuk melindungi kepentingan kedua belah pihak. Alternatif penyelesaian sengketa lebih mengajak untuk berdamai adapun penyelesaian sengketa melalui pengadilan yakni mengarah kepada UU. Dalam pengambilan alternatif penyelesaian sengketa harus menyetujui kedua belah pihak berperkara sedangkan, dalam penyelesaian sengketa melalui pengadilan perlu diajukan gugatan oleh salah satu pihak dengan sebagaimana mestinya untuk ditetapkan suatu keputusan. ---------------------ABSTRACT----------------------- This study discusses the position of pawn heirs and heirs who aim to understand each other's position in Law no. 56 PRP 1960 and understood the legal remedies to be taken in resolving disputes. The research method used in this study uses a sociological normative method which is a study of statutory regulations, jurisprudence, the legal system and is expanded through the interview method. Based on the results of the study it can be concluded that the position of each party is as a successor regarding the pledge of agricultural land ever carried out by each heir while still alive. Further regulations regarding pawning for agricultural land have been regulated in legislation. In the Act, it explains that the time limit for pawning land must be returned to the owner. But in reality the pawnbroker did not deign to return the land to the pawnbroker. For dispute resolution, an alternative dispute resolution or dispute resolution can be done through the court. Each method has the same goal which is to protect the interests of both parties. Alternative dispute resolution calls for peace while the settlement of disputes through court is directed to the law. In taking alternative dispute resolution, it must approve both parties in litigation while, in resolving disputes through the court, a claim must be filed by one of the parties accordingly for a decision to be made.

Item Type:	Thesis (Bachelor (S1))
Uncontrolled Keywords:	Ahli waris, Gadai tanah pertanian, Sengketa
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law > Law Sciences Study Program
Depositing User:	Yulfian Ulfa Ramadoni
Date Deposited:	22 Jun 2020 04:25
Last Modified:	22 Jun 2020 04:25
URI:	http://erepository.uwks.ac.id/id/eprint/6511

Actions (login required)

View Item

Downloads